SOLOPOS.COM - Ketua Komisi IV, Hartanti (kiri) beserta anggota Komisi IV, Anna Budiarti, mengecek kualitas kusen dalam pembangunan SMPN 11, Semanggi, Pasar Kliwon, Rabu (11/11/2015). (Chrisna Chanis Cara/JIBI/Solopos)

Infrastruktur pendidikan Solo, Komisi IV meminta Inspektorat mengusut pembangunan sekolah yang bermasalah.

Solopos.com, SOLO–DPRD Solo segera melayangkan surat rekomendasi pada Inspektorat Solo untuk mengusut sejumlah pembangunan sekolah yang diduga bermasalah. Hal itu menyusul banyaknya temuan kerusakan meski usia bangunan belum genap setahun.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Temuan rendahnya kualitas bangunan kembali terjadi saat Komisi IV DPRD menggelar sidak di SDN Wonosaren, Jebres, Kamis (12/11/2015).

Mayoritas kayu pembentuk kusen sudah molet sehingga tidak berfungsi maksimal. Pengerjaan pintu dan jendela juga tidak rapi. Problem hampir serupa terjadi saat sidak di SDN Losari dan SMPN 11 Semanggi, Rabu (11/11/2015).

“Kami sangat kecewa, hampir semua proyek di lingkungan pendidikan tidak beres. Kami meminta Inspektorat turun tangan,” ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung DPRD.

Hartanti mendesak Inspektorat mengecek dugaan penyelewengan dana yang muncul dari ketidaksesuaian bestek bangunan. Menurut Hartanti, ada indikasi pengurangan kualitas bangunan salah satunya dalam pengerjaan kusen. Dari penuturan sejumlah tukang dalam proyek, kayu jati pembentuk kusen diduga dicampur dengan akasia.

“Padahal di perencanaan jelas-jelas harus memakai jati. Ini satu elemen saja, masih banyak pekerjaan lain yang enggak beres,” tuturnya.

Selain problem kusen, Komisi IV menemukan bak air di kamar mandi yang mangkrak karena bocor di SDN Wonosaren. Sejumlah pintu kamar mandi juga jebol. Keamanan bangunan senilai Rp6,5 miliar ini juga disoal karena kontraktor menempatkan instalasi listrik terlalu rendah. “Hanya dipasang setinggi 1 meter dari permukaan tanah, itu kan bisa membahayakan anak. Idealnya minimal 1,7 meter agar tidak mudah dijangkau,” ujar Anggota Komisi IV, Putut Gunawan, saat ditemui Solopos.com.

Putut memertanyakan konsultan pengawas proyek yang seolah kehilangan taji dalam mengawasi pembangunan. Menurut Putut, kecenderungan konsultan pengawas kini justru membela kontraktor saat ditemukan indikasi pekerjaan yang tidak sesuai bestek.

“Padahal mereka itu dibayar pemerintah untuk memastikan kualitas bangunan. Saya sedih melihat para guru yang hanya bisa pasrah dengan banyaknya kerusakan.”

Anggota Komisi IV, Kristianto, mendesak DPRD dilibatkan saat penyerahan proyek pembangunan. Menurut politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini, legislator cenderung ditilapke ketika proyek sudah rampung.

“Hal ini diperparah SKPD yang jarang sekali mengecek langsung kualitas bangunan. Banyak hasil proyek yang kalau dilihat dari luar bagus, tapi setelah diteliti malah bikin kaget (karena kualitas buruk),” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya