Solopos.com, KLATEN--Dewan Pendidikan se-Soloraya pesimistis penerapan Kurikulum 2013 bisa berjalan optimal pada 2014. Sebab, masih banyak sekolah terutama sekolah swasta dan di wilayah terpencil yang memerlukan banyak persiapan. Mereka memperkirakan penerapan kurikulum baru tersebut bisa optimal pada 2015.
Hal itu muncul dari hasil rapat koordinasi Dewan Pendidikan se-Soloraya di SMKN 1 Klaten yang dihadiri sekitar 90 orang, Selasa (21/1/2014). Peserta terdiri atas Dewan Pendidikan se-Soloraya, perwakilan dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), Forum Komite Sekolah, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Polres Klaten, dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Dewan Pendidikan Klaten, Syamsuddin Asyrofi, mengatakan dari hasil monitoring yang dilakukan Dewan Pendidikan se-Soloraya, penerapan kurikulum baru tersebut belum bisa optimal pada 2014. Sebab, sekolah swasta dan sekolah di wilayah terpencil membutuhkan waktu cukup lama untuk menyesuaikan kurikulum baru. Baik dari kesiapan sekolah, guru, dan siswa.
“Hasil evaluasi sementara yang kami lakukan untuk penerapan kurikulum 2013, kesiapan sekolah masih sebatas di sekolah percontohan. Walaupun kurikulum baru tersebut mulai diterapkan di semua sekolah pada 2014 ini, namun kami pesimistis bisa optimal. Terutama bagi sekolah di wilayah terpencil dan swasta,” katanya saat dihubungi solopos.com, Rabu (22/1/2014).
Ia menyatakan sejumlah kendala dalam penerapan kurikulum tersebut di antaranya pendidikan karakter di dalam mata pelajaran, kesiapan guru yang memiliki sumber daya manusia yang berbeda-beda, dan pemahaman siswa.
“Jadi, saat ini masih ada sejumlah kendala seperti kemampuan guru yang berbeda-beda, sistem penilaian yang belum jelas, dan peran aktif siswa dalam pemahaman kurikulum baru. Apalagi di wilayah terpencil yang minim fasilitas. Kalau tahun ini merupakan masa transisi Kurikulum 2013 untuk semua sekolah, maka harus dipersiapkan semaksimal mungkin. Jadi, pada 2015 penerapannya bisa optimal,” tuturnya.
Ia berharap semua pihak bisa bekerja sama untuk kesiapan penerapan Kurikulum 2013 agar lebih optimal. Salah satunya MKKS dan komite yang saling memperkuat untuk membantu kesiapan sekolah. Ia juga berharap Dinas Pendidikan terus melakukan pendampingan ke sekolah-sekolah terutama swasta dan di daerah terpencil.
Selain itu, lanjut dia, dalam rapat koordinasi tersebut juga dibahas kuota 20% untuk penerimaan siswa baru dari luar daerah. Peraturan itu dianggap diskriminatif karena membatasi hak anak untuk sekolah. Sebenarnya, pembatasan itu tidak perlu dilakukan karena pemerintah daerah bisa memaksimalkan kualitas sekolah sehingga menarik calon siswa agar tidak bersekolah di daerah lain.
Di sisi lain, Ketua Forum Komunikasi Dewan Pendidikan se-Soloraya, Arif Suyono, merekomendasikan agar sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) disamakan tentang domisilinya yakni menggunakan alamat sekolah atau alamat rumah. Jadwal PPDB juga dibuat serentak untuk mencegah terjadinya kecurangan dan mendukung seleksi yang adil.
“PPDB SMP hendaknya juga dilaksanakan dengan tes tertulis dan mempertimbangkan nilai raport kelas IV, V dan VI untuk tiga mata pelajaran. Yakni Bahasa Indonesia, Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta piagam sebagai prestasi siswa,” katanya saat sambutan acara, Selasa.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
