Pendidikan Klaten, para pengelola sekolah dibuat pusing cari dana talangan karena BOS tak kunjung cair.
Solopos.com, KLATEN — Para pengelola sekolah di Kabupaten Klaten dibuat pusing mencari dana talangan menyusul belum cairnya bantuan operasional sekolah (BOS) triwulan I (Januari-Maret) SMK negeri.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMK Klaten, Budi Sasangka, mengatakan di Klaten ada 11 SMK negeri. “Untuk hibah ke SMK swasta sudah beres. Sementara untuk dana BOS SMK negeri ini belum juga bisa cair. Sepertinya kondisi yang sama terjadi di SMK negeri se-Jawa Tengah,” kata Budi yang juga Kepala SMKN 1 Klaten tersebut, Selasa (4/4/2017).
Dana BOS yang diterima masing-masing SMK berdasarkan jumlah siswa. Masing-masing siswa mendapat Rp1,4 juta/tahun. “Jumlah murid di SMKN 1 Klaten ada 1.648 orang sehingga nilai total dana BOS yang diterima setahun dikalikan Rp1,4 juta [Rp2,307 miliar],” kata dia.
Budi mengatakan 70 persen dana operasional sekolah mengandalkan BOS. Penggunaan dana itu di antaranya untuk penyediaan naskah ujian sekolah, pembelian buku pegangan murid dan guru, serta sebagian untuk pembayaran honor guru tidak tetap (GTT) yang tidak ditanggung pemerintah Provinsi Jateng.
Ia mengatakan pencairan dana itu dilakukan empat tahap dalam setahun. “Kalau sebelumnya dana tahap I turun pada awal Maret. Tetapi, untuk tahun ini hingga awal April dana belum turun,” urai dia.
Budi mengatakan sebelumnya syarat pencairan dana BOS sudah disampaikan ke pemerintah provinsi. Seperti diketahui, pengelolaan SMA/SMK mulai 2017 diambil alih pemerintah provinsi. Syarat tersebut yakni rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS) dan rencana penggunaan dana (RPD).
“Sekarang harus ada perencanaan. Misal di satu kabupaten satu sekolah RAKS dan RPD tidak benar, dana BOS semuanya belum bisa turun. Kemarin sudah diajukan. Ada beberapa yang masih perlu perbaikan. Makanya bendahara sekolah diminta ke provinsi untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Terkait belum turunnya dana BOS, Budi mengatakan pengelola sekolah mencari dana talangan guna membiayai operasional. Hal itu seperti yang dilakukan di SMKN 1 Klaten.
“Kalau SMK itu kan untuk ujian dari praktik produktif, ujian praktik nonproduktif, ujian sekolah, ujian sekolah bertaraf nasional, dan ujian nasional. Ini kan belum ada dananya. Sedangkan untuk ujian sekolah bertaraf nasional dan ujian sekolah lainnya pencetakan naskah dibiayai dari dana BOS. Makanya, sekolah cari pinjaman untuk menalangi operasional sekolah. Untuk angka persisnya saya tidak hafal. Yang jelas saat selesai ujian sekolah itu sudah pinjam Rp270 juta di koperasi,” urai dia.
Di sisi lain, terkait honor GTT, Budi mengatakan hingga kini honor GTT masih ditanggung sekolah. Dana talangan yang dipinjam sekolah sebagian dimanfaatkan untuk membayar honor GTT.
Budi menjelaskan pemerintah provinsi (pemprov) sudah mengeluarkan surat keputusan (SK) kontrak GTT yang honornya ditanggung pemprov setelah memenuhi syarat mengajar linier serta jam mengajar 24 jam/pekan. Besaran honor yang diterima yakni Rp1,624 juta.
Budi mengatakan di SMKN 1 Klaten terdapat 24 GTT yang mendapat SK kontrak dengan gubernur. Sementara total GTT di SMK tersebut sekitar 40 orang. “Untuk GTT yang tidak linier dan tidak mengajar 24 jam, honor diserahkan ke sekolah. Karena sekolah keberatan, honor dibiayai dari 15 dana BOS dan kekurangannya ditutup oleh komite,” urai dia.
Kepala SMKN 2 Klaten, Wardani Sugiyanto, tak menampik hingga kini dana BOS 2017 belum cair. Namun, ia memastikan operasional sekolah tetap berjalan tanpa mencari dana talangan.
“Kami masih ada dana cadangan yang bisa digunakan untuk operasional. Yang terpenting usulan sudah diajukan,” kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
