PENDIDIKAN KESETERAAN DI JOGJA : Dinilai Belum Sesuai Standar, Ujian Digabung

Ilustrasi ujian nasional (JIBI/Dok)

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Pendidikan kesetaraan di Jogja dinilai belum memenuhi standar. Akibatnya, pelaksanaan ujian kesetaraan pun masih digabung di SMPN 15 setiap tahun.
Harianjogja.com, JOGJA-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang mengampu pendidikan kesetaraan di Jogja belum memenuhi standar. Akibatnya, pelaksanaan ujian kesetaraan pun masih digabung di SMPN 15 setiap tahun.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Jogja Edy Heri Suasana saat menanggapi persoalan Surat Keterangan Lulus (SKL) Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan (UNPK) yang belum dikeluarkan sepenuhnya.

Ia menguraikan standar pendidikan yang dimaksud, meliputi, antara lain, standar sarana prasarana pendidikan, manajemen pengelolaan, keuangan, dan sebagainya. “Aktif tidaknya PKBM masih bergantung pada partisipasi peserta didik dan PKBM belum memiliki fasilitas pendidikan olahraga, seni budaya, dan lain-lain,” ujarnya, Minggu (31/5).

Terkait penerbitan SKL, kata dia, bergantung dari kesiapan PKBM secara administratif. Menurutnya, persoalan mensahkan melalui tanda tangan kepala dinas tidak memakan waktu lama. Dijelaskannya, sepanjang urusan administratif seperti keersediaan nilai-nilai sudah beres, SKL dapat langsung ditandatangani.

Edy menyebutkan, baru empat dari 14 PKBM di Jogja yang sudah melengkapi dan memperoleh SKL. “SKL yang kami berikan masih SKL sementara, yang asli menunggu dari kementerian, namun SKL sementara juga sudah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti mendaftar ke jenjang pendidikan berikutnya atau melamar pekerjaan,” terang dia.

Sebelumnya, orangtua siswa peserta UNPK Kejar Paket C resah karena sang anak terancam tidak dapat mengikuti Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Pasalnya, SKL yang seharusnya diterima bersamaan dengan pengumuman kelulusan SMA dan SMK pada 15 Mei lalu belum diberikan. Hal itu dikatakan Patricia Lestari Tasmin, 44, warga Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Sleman saat mengadu ke Forum Pemantau Independen (Forpi) Jogja awal pekan lalu.