Pendidikan Kediri ini terkait syarat pengambilan rapor yakni menyerahkan bukti pelunasan PBB.
Madiunpos.com, KEDIRI – Wali murid di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, diminta menyerahkan bukti pelunasan pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) saat mengambil rapor atau hasil ujian sekolah anaknya.
Promosi Selamat! Direktur Utama Pegadaian Raih Penghargaan Best 50 CEO 2024
Dari surat yang beredar dan dikutip Kantor Berita Antara, Camat Pare mengeluarkan surat edaran sejak 13 Mei 2016. Surat itu memuat untuk memacu pencapaian perolehan target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kediri, guna pelaksanaan pembangunan dari sektor pajak yang akan dimanfaatkan kembali ke masyarakat melalui pemerintahan desa, untuk itu diharapkan atas bantuan orang tua/wali murid waktu pengambilan rapor melampirkan fotokopi bukti pelunasan PBB tahun 2016 (kecuali yang masih kontrak).
Saat dimintai konfirmas, Camat Pare Ani Wuryani mengakui surat edaran tersebut bertujuan untuk menyukseskan PAD.
Ia mengatakan di Kecamatan Pare, pendapatan pajak masih di bawah target, sehingga ia membuat terobosan tersebut.
Ani mengatakan hal ini adalah usaha yang dilakukan dengan harapan target pajak bisa terpenuhi. “Kami buat terobosan, dan ini kan usaha,” kata dia, Sabtu (11/6/2016).
Salah seorang wali murid di SMPN 3 Pare, Putra, mengaku aneh dengan adanya surat edaran yang diberikan dari sekolah anaknya itu.
“Kalau soal tidak ada tanggungan buku di perpustakaan itu masih masuk akal, tapi jika menyangkut bukti pelunasan PBB, saya baru menjumpai kali ini,” kata dia, Sabtu.
Putra menambahkan saat pertemuan dengan wali murid di sekolah anaknya, banyak yang keberatan. Bahkan, wali murid lain sempat protes sebab mereka merasa pelunasan PBB dengan pengambilan rapor tidak ada kaitannya.
“Tadi wali murid sempat mempertanyakan ke kepala sekolah, tapi dari kepala sekolah hanya mengatakan bahwa penyerahan salinan itu atas permintaan camat,” kata dia.
Selain di SMP 3, sekolah lain informasinya juga melampirkan imbauan yang sama termasuk tingkat SMA. Bahkan, di sejumlah sekolah wilayah kecamatan lain juga terjadi hal yang sama.
Secara terpisah, Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemkab Kediri Haris Setiawan mengakui salah satu kinerja camat adalah mengumpulkan PBB dan tugasnya harus bisa memenuhi pajak yang ada di wilayahnya.
“Kalau masalah rapor itu mungkin metode sosialisasi camat, koordinasi dengan diknas terhadap orang tua siswa agar kewajiban pajak diperhatikan dan dipenuhi,” kata Haris.
Terkait dengan persolan tepat atau tidak tepat jika di dunia pendidikan diselingi untuk memaksimalkan target, dengan cara meminta wali murid melampirkan salinan pelunasan PBB, Haris mengaku belum berkoordinasi lebih lanjut dengan camat tersebut.
“Jangan salah paham, itu mungkin hanya sosialisasi terhadap orang tua terhadap kewajiban pajak. Kalau dihubungkan, tentu pajak adalah salah satu sumber pembiayaan segala sektor pembangunan dalam suatu negara,” tutur Haris.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
