PENDIDIKAN KARANGANYAR : Bantuan Minim, SMK Swasta Masih Pungut Biaya ke Siswa

Pendidikan Karanganyar ini terkait persoalan SMK swasta yang masih menarik uang dari murid.

Solopos.com, KARANGANYAR – Pengelola sejumlah sekolah menengah kejuruan (SMK) swasta di Karanganyar masih menarik uang ke siswa. Hal itu karena nilai bantuan keuangan untuk operasional SMK swasta beberapa tahun terakhir dinilai masih kurang.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Bantuan tersebut baik dari bantuan operasional sekolah daerah (Bosda) dan BOS pusat. Hal itu terungkap saat rapat kerja (raker) Komisi D DPRD Karanganyar, dengan Disdikpora, dan Pokja Kasek SMK Swasta di Karanganyar, di Gedung DPRD setempat, Jumat (12/2/2016).

Sekretaris Disdikpora Karanganyar, Agus Haryanto, seusai raker mengonfirmasi hal itu. “Bantuan operasional kepada sekolah SMK swasta yang diberikan dirasa kurang,” tutur dia.

Agus merinci nilai bantuan Bosda Rp1,3 juta per siswa per tahun, dan BOS pusat Rp1,4 juta per siswa per tahun. Para kepala SMK swasta meminta Pemkab menaikkan nilai Bosda.

“Untuk menutup kekurangan biaya operasional, beberapa SMK swasta meminta iuran dari orang tua siswa. Hal ini dilakukan karena bantuan yang diterima masih kurang,” imbuh dia.

Bosda maupun BOS digunakan untuk berbagai kegiatan, seperti honor guru tidak tetap (GTT), atau biaya ujian. Di sisi lain, Agus mengatakan jumlah SMK swasta sekitar 35 sekolah.

Sementara Komisi D DPRD Karanganyar menilai perlunya peningkatan honor bulanan GTT di SMK swasta, hingga mencapai upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2016.

Anggota Komisi D DPRD, Latri Listyowati, mengatakan honor GTT di SMK swasta selama ini masih jauh dari angka UMK tahun 2016. “Rata-rata honor GTT selama ini di angka Rp750.000 per bulan. Yang di bawah Rp750.000 juga banyak. Kami berharap masalah honor ini bisa didorong hingga angka UMK,” kata dia.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) tersebut mengatakan peningkatan honor GTT sangat penting untuk mengangkat derajat kehidupan tenaga pendidik dari berbagai aspek.

Menanggapi hal itu, Agus menyatakan honor GTT tergantung kebijakan masing-masing sekolah swasta. Sekolah swasta mempunyai otoritas untuk mengelola bantuan operasional.

Sedangkan Ketua Komisi D DPRD Karanganyar, Endang Muryani, meminta Pemkab lebih memperhatikan sekolah-sekolah swasta, terkait pengembangan kualitas pendidikan.

“Pemkab jangan hanya fokus di sekolah negeri. Perwakilan kepala SMK swasta meminta ada bantuan insentif keuangan untuk mendongkrak honor para guru di sekolah mereka,” kata dia.