PENDIDIKAN JATENG : SMA-SMK di Bawah Pemprov, Ganjar Minta Guru Tingkatkan Kinerja

Pendidikan menengah atas di Jateng kini di bawah tanggung jawab pemprov.

Semarangpos.com, SEMARANG — Para guru sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Jawa Tengah diminta meningkatkan kinerja terkait dengan alih kewenangan pengelolaan dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi mulai 2017. “Pengalihan kewenangan pengelolaan tersebut diharapkan dapat diikuti dengan meningkatnya kinerja para guru,” kata Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo di Semarang, Minggu (5/2/2017).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ganjar juga meminta para insan pendidikan Jateng menjalankan tugas dengan baik serta mendidik para siswa dengan ikhlas dan sabar. Ia secara khusus juga meminta para guru Jateng menghindari hukuman fisik atau bentuk hukuman yang tidak mendidik lainnya terhadap siswa yang melanggar peraturan atau melakukan kesalahan di lingkungan sekolah.

Ia mengungkapkan bahwa terkait dengan penerapan UU No. 23/2014 tentang Alih Wewenang Pengelolaan Pendidikan Menengah Pendidikan Menengah (SMA/SMK) dan Pendidikan Khusus dari Kabupaten/Kota, banyak guru maupun kepala sekolah yang menghubungi dirinya. Para guru dan kepala sekolah tersebut, kata dia, menanyakan nasib jabatannya, status kepegawaianan, besaran gaji, hingga tunjangan yang akan diperoleh. “Pak Gubernur tunjangan saya bagaimana? Saya jawab nanti dulu, bekerja yang baik saja belum, sudah tanya tunjangan,” ujarnya.

Ia mengakui bahwa pekerjaan rumahnya sebagai Gubernur Jateng masih cukup banyak dan akan diselesaikan satu per satu. “Tidak hanya soal sumber daya manusia, tapi juga mengurusi perlengkapan, aset, pembiayaan, dan dokumen. Saya berharap para guru membantu saya mendidik anak-anak sebaik mungkin. Banyak hal yang bisa dilakukan agar pendidikan menjadi lebih berkualitas,” katanya.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu mengingatkan kepada para guru maupun kepala sekolah untuk tidak melakukan berbagai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme guna memperoleh suatu jabatan tertentu. “Saya tegaskan tidak ada setoran untuk menduduki jabatan, jangan sampai ada guru kena OTT [operasi tangkap tangan]. Terima rezeki yang halal dan barokah, kalau bapak-ibu guru tahu ada orang yang minta setoran, cepat lapor gubernur,” pintanya.

Mantan anggota DPR itu juga menyampaikan pentingnya suasana kegiatan belajar dan mengajar (KBM) yang nyaman dan para insan pendidikan Jateng diminta memperhatikan metode pembelajaran, serta kemampuan menyampaikan materi pelajaran yang mudah dipahami oleh peserta didik.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya