PENDIDIKAN JATENG : Pemprov Jateng Siapkan Anggaran Pengelolaan SMP/SMA

Pendidikan Jateng, pelimpahan kewenangan SMP/SMA ke Pemprov akan dilaksanakan 2 Oktober mendatang.

Solopos.com, SOLO–Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah menyatakan siap mengalokasikan anggaran untuk bidang pendidikan dalam APBD 2017, khususnya terkait adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK. Realisasi pelimpahan tersebut diyakini dapat terlaksana sesuai jadwal yang ditentukan, yakni 2 Oktober 2016.

Promosi 796.000 Agen BRILink Siap Layani Kebutuhan Perbankan Nasabah saat Libur Lebaran

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan, proses pelimpahan kewenangan pengelolaan dari kabupaten/kota ke provinsi tersebut hingga saat ini terus berjalan. Perihal adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pelimpahan kewenangan tersebut, Ganjar menyatakan, proses persiapan pelimpahan tidak terpengaruh mengingat belum ada putusan dari MK.

“Ya kita tunggu. Kan belum putus? Proses (gugatan) kan di MK. Ya nanti  kalau ternyata penggugat menang ya berarti (SMA/SMK) tetap dikelola kabupaten/kota, tapi kalau ternyata ke kita (provinsi) ya kita siap. Kalau saya tidak susah-susah kok. Kalau kita kan memang tugasnya melaksanakan sesuai aturan,” jelas Ganjar saat ditemui wartawan seusai acara Gubernur Mengajar di SMK Negeri (SMKN) 8 Solo, Rabu (27/7/2016).

Ganjar mengatakan tahap persiapan pelimpahan kewenangan tersebut mayoritas sudah melewati tahap pendataan yang dilanjutkan dengan verifikasi oleh tim.
“Pendataan sudah, kemudian cek pertama. Mudah-mudahan bisa segera diteruskan dan kemudian meminta supervisi dari pusat. Karena terutama yang sulit adalah masalah aset,” terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Tengah, Nur Hadi Amiyanto, ketika ditemui wartawan di Wisma Batari Solo, Rabu, menyampaikan hal senada.

“Jawa Tengah sudah siap anggarannya, sudah kami susun dan rencanakan untuk 2017. Kami siap,” tandas Nur Hadi.

Sayangnya, Nur Hadi tidak menyebutkan nilai anggaran yang disiapkan Pemprov Jawa Tengah untuk tahun depan tersebut. Menurut Nur Hadi, seluruh kabupaten atau kota di Jawa Tengah saat ini telah melaksanakan proses atau setiap tahapan rencana pelimpahan kewenangan itu dengan sangat baik, tak terkecuali Kabupaten Sukoharjo yang sempat melakukan aksi protes terhadap kebijakan itu.

“Jawa Tengah bagus. Sudah 100 persen prosesnya berjalan, mulai dari pendataan P3D (personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumen), verifikasi dan sebagainya, berjalan tanpa ada kendala. Kami sangat mengapresiasi bupati dan wali kota. Mereka sudah mengerti dan menjalankan aturan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.

Nur Hadi juga meyakini penyerahan pelimpahan kewenangan pengelolaan dapat berjalan sesuai jadwal yang ditentukan. “Ya kami yakin bisa on schedule, 2 Oktober nanti,” papar dia.

Ditemui terpisah di SMA Muhammadiyah 2 Solo, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Menengah (Dikmen) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo, Unggul Sudarmo, memastikan proses persiapan pelimpahan kewenangan pengelolaan SMA/SMK untuk Solo berjalan terus.