Tutup Iklan
Kukuh Tejomurti/Istimewa

Gagasan ini dimuat Harian Solopos edisi Senin (2/9/2019). Esai ini karya Kukuh Tejomurti, dosen di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Alamat e-mail penulis adalah kukuhfhuns@gmail.com.

Solopos.com, SOLO -- Indonesia bisa diibaratkan seorang ibu bagi anak-anaknya yang berupa 34 provinsi dengan berbagai latar belakang suku, ras, budaya, dan agama. Sebagai seorang ibu yang bijak apabila ada seorang anak yang mengeluh (bermasalah) selayaknya diselesaikan dengan cara dialog sepenuh hati antara seorang ibu dengan anaknya.

Begitu juga dengan Papua sebagai salah satu bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah bergejolak. Pemerintah Indonesia harus menyelesaikan dengan cara-cara dialogis bersama masyarakat Papua untuk mencapai satu komitmen (cita-cita) yang satu.

Peristiwa kerusuhan yang semakin ”panas” di Jayapura, Papua, karena isu rasisme adalah salah satu ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, apalagi bila pemerintah Indonesia terus-menerus menyelesaikan dengan menjadikan masyarakat Papua laksana musuh.

Kata-kata ”ketidakadilan” dan ”perlakuan diskriminatif” terhadap sebagian masyarakat Papua tampaknya menjadi kata pemersatu mereka untuk melawan pemerintah Indonesia yang mereka nilai tak adil.

Semakin berlarut-larutnya penyelesaian masalah kekerasan yang terjadi di Papua selain meresahkan kehidupan warga, tentu juga menjadi promosi negatif bagi iklim usaha sekaligus menghambat diplomasi Indonesia.

Kekeliruan Paradigma

Ibarat seorang anak tentu tak ingin diperlakukan seperti anak tiri yang dibeda-bedakan dengan anak lainnya. Masyarakat Papua tentu tak ingin diperlakukan diskriminatif oleh pemerintah Indonesia.

Dari masalah legitimasi penentuan pendapat rakyat atau pepera yang masih diperdebatkan oleh negara-negara barat, masalah eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam Papua oleh PT Freeport, sampai pada masalah internal antara buruh perusahaan tambang emas tersebut dengan majikan semakin membuat pikiran dan hati nurani kita resah.

Sampai kapan akan jatuh korban tewas akibat ketidakharmonisan antara “ibu dan anak” ini?   Tidak jauh berbeda dengan Aceh, gerakan perlawanan di Papua dilihat pemerintah melalui kacamata separatisme. Stigma separatis biasanya akan selalu diikuti dengan aksi kekerasan dengan melaksanakan operasi militer secara berkala formal maupun rahasia.

Belajar dari kasus Aceh, dalam rangka memadamkan gerakan perlawanan di Aceh, dilaksanakanlah operasi militer rahasia dengan sandi operasi jaring merah. Wilayah yang terkena operasi tersebut dikenal dengan nama daerah operasi militer (DOM) berlangsung pada 1989-1998.

Kebijakan DOM tersebut ditingkatkan lagi menjadi status darurat militer dan darurat sipil hingga terjadi bencana tsunami pada 26 Desember 2004. Kebijakan pemerintah tersebut menyebabkan kerugian sosial yang besar. Banyak anak-anak yang menjadi yatim piatu, ibu-ibu menjadi janda, jumlah orang cacat bertambah.

Lebih dari itu, dengan dilabeli sebagai kaum separatis, sebagian masyarakat Aceh saat itu menjadi semakin marah yang terakumulasi dan kemudian meledak. Belajar dari kasus Aceh, menurut saya, kebijakan represif militer sangat mungkin menyebabkan kegagalan, kerugian sosial, serta kerugian finansial yang besar.

Dengan langkah dialogis komprehensif yang dilandasi niat tulus ikhlas, dalam waktu yang tidak terlalu lama konflik itu bisa diselesaikan tanpa menimbulkan korban jiwa dan mengeluarkan banyak biaya.

Tentu ini jugta bisa menjadi solusi konflik antara pemerintah dengan masyarakat Papua, bahkan dengan Organisasi Papua Merdeka sekalipun yang sekarang masih eksis. Oleh karena itu kalau pemerintah terus-menerus memberi label separatisme dan melakukan dehumanisasi maka masalah di Papua tak kunjung selesai.

Keseimbangan

Helen Barness menjelaskan dialog bersifat terbuka, inklusif, mendorong peserta dialog utuk berbicara dan saling mendengarkan dalam rangka membangun rasa percaya dan memungkinkan tercapainya konsensus dan kesepakatan konkret. Nilai dialog terletak pada keseimbangan dan semua pihak menjadi pemenang.

Belajar dari peristiwa Aceh, Presiden Abdurrahman Wahid beliau menerapkan strategi look to the east. Kebijakan ini dilakukan untuk mempererat hubungan dengan negara-negara di kawasan Pasifik sekaligus mencegah negara-negara tersebut memberikan dukungan politik kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pemerintah juga mengirimkan delegasi ke Konferensi Tingkat Tinggi Pasific Islands Forum (PIF) yang diselenggarakan di Tarawa, Kiribati, pada akhir Oktober 2000. Hasilnya sangat positif, diperoleh dukungan bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk Papua.

Saya menaruh asa yang besar kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo saat ini untuk dapat mengedepankan pendekatan dialogis di Papua. Belajar dari kerusuhan di Aceh, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat dikatakan berhasil merujukkan ”perceraian” Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nota kesepahaman Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tentang peta damai.

Dalam wawancara yang diberitakan Newsweek pada awal Maret 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan kita harus mengubah paradigma keamanan internal dan menempuh metode baru untuk menyelesaikan konflik dalam negeri, termasuk permasalahan di Papua.

Berangkat dengan semangat senasib, sebangsa, dan semangat perdamaian di Aceh, penyelesaian konflik di Papua harus dilakukan dengan pendekatan dialogis sepenuh hati agar tidak ada lagi kekerasan menimpa masyarakat Papua, tidak ada lagi anak-anak yatim piatu, tidak ada lagi ibu-ibu menjadi janda, tidak ada lagi orang-orang cacat tertembak peluru, dan tidak ada lagi nyawa-nyawa manusia terbuang sia-sia. Damailah Indonesiaku!

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten