SOLOPOS.COM - Petugas SPBU memberikan panduan kepada pengendara mobil untuk pengisian BBM melalui aplikasi MyPertamina di Bandung, Jawa Barat, Jumat (1/7/2022). (Antara/Raisan Al Farisi)

Solopos.com, SOLO — Pemerintah pusat menyebut saat ini masih melakukan kajian mengenai penerapan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Di sisi lain saat ini pendaftaran subsidi tepat melalui MyPertamina masih berjalan.

Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pertamina Patra Niaga Jawa Bagian Tengah Sub Holding Commercial & Trading PT Pertamina Persero, Brasto Galih Nugroho, mengatakan pendaftaran Subsidi Tepat MyPertamina saat ini masih berjalan. Termasuk uji coba QR code di SPBU juga masih berjalan.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

“Bagi yang belum memiliki QR code maka akan dicatat nomor polisinya oleh petugas SPBU,” kata dia, Selasa (13/9/2022).

Dia menyebutkan data kendaraan yang mendaftar Subsidi Tepat MyPertamina di Jawa Tengah dan DIY per 7 September 2022 sebanyak 563 ribu kendaraan.

Sebelumnya dia juga mengatakan jumlah pendaftar Subsidi Tepat MyPertamina yang terekap per 22 Agustus 2022 di wilayah Soloraya sebanyak 25.137 kendaraan. Secara rinci, untuk Kota Solo sebanyak 5.274 kendaraan, Kabupaten Boyolali 3.309 kendaraan, Kabupaten Sukoharjo 4.117 kendaraan, Kabupaten Karanganyar 4.138 kendaraan, Kabupaten Sragen 2.175 kendaraan, Kabupaten Wonogiri 2.653 kendaraan, dan Kabupaten Klaten 3.498 kendaraan.

Baca Juga: Pertamina Tanggapi Ancaman Hacker Bjorka yang akan Retas Data MyPertamina

Sementara terkait ketahanan stok Pertalite di Fuel Terminal Jawa Tengah dan DIY adalah 8,8 hari. Kemudian untuk Solar adalah 13 hari. “Angka tersebut belum termasuk stok di kilang dan kapal. Angka tersebut adalah angka aman sehingga konsumen tidak perlu khawatir,” jelas dia.

Diberitakan, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji, mengatakan masih mengkaji terkait rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar. Terlebih menyangkut harga BBM yang sudah naik pada awal bulan ini.

Sebelumnya, Dirjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan pertimbangan pemerintah mengkaji ulang rencana pembatasan pembelian Pertalite dan Solar ialah karena harga BBM sudah naik pada awal bulan ini.

“Kalau ini kan skenarionya sudah naik dulu harga, jadi kalau revisi itu nanti perlu dikaji dulu, setelah naik harga masak mau dibatasi lagi?” kata Tutuka selepas Rapat Panja Pembahasan RUU APBN 2023 di Banggar DPR, Jakarta, Senin (12/9/2022) seperti dilansir Bisnis.

Baca Juga: Redam Kenaikan Subsidi, Pemerintah Berniat Membatasi Penjualan Kendaraan BBM

Peninjauan kembali itu, kata Tutuka, belakangan ikut menjadi topik bahasan pematangan revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM yang ditarget rampung pada bulan ini.

Di sisi lain, Tutuka menambahkan pemerintah juga belum berencana untuk menerapkan kebijakan itu tahun depan.

Kendati demikian, parlemen mendorong pemerintah untuk membenahi mekanisme subsidi terbuka yang selama ini dinilai tidak tepat sasaran untuk komoditas BBM.

“Kita belum menentukan karena ini harus hati-hati sekali itu karena harganya sudah naik, terus dibatasi, saya kira kita harus kaji dulu,” ujarnya.

Baca Juga: 67,9% Masyarakat Tak Tahu Subsidi Energi Membengkak Rp502,4 Triliun

Sebelumnya, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menilai negatif manuver pemerintah yang belakangan justru menaikkan kuota BBM jenis Pertalite dan Solar di tengah kemampuan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022 yang terbatas.

Said menganggap keputusan pemerintah itu terkesan gegabah di tengah mekanisme penyaluran subsidi BBM yang masih longgar atau tidak tepat sasaran. Konsekuensinya, kuota yang ditambah justru menghabiskan alokasi subsidi dengan tidak terukur.

“Kalau hanya main di kuota kita meneruskan pembakaran uang melalui oil energy yang lebih besar, tetapi dampaknya tidak menyasar ke kelompok sasaran,” kata Said saat dihubungi, Senin (5/9/2022).

Dia pun menyarankan pemerintah untuk fokus pada perbaikan mekanisme pemberian subsidi.

Dia meminta Solar dan Pertalite difokuskan untuk sepeda motor di bawah 250 cc, kendaraan umum, ojek online serta pelaku usaha mikro, kecil dan nelayan.

“Penambahan kuota Pertalite dan Solar tidak menyelesaikan persoalan mendasar subsidi. Sebab yang seharusnya ditempuh adalah mengubah kelompok sasaran penerima subsidi solar dan pertalite,” ujarnya.

 

 



 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya