Pungutan liar seperti ini, biasanya dilakukan saat mulai masuk tahun ajaran baru.
Harianjogja.com, JOGJA – Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah menilai daftar ulang sekolah rawan dimanfaatkan untuk menarik pungutan liar yang berkedok sumbangan.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“Pungutan liar yang berkedok sumbangan saat masa daftar ulang sekolah dikhawatirkan masih terjadi. Terutama di sekolah-sekolah swasta favorit,” kata Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY-Jawa Tengah Budhi Masturi, Kamis.
Menurut dia, pungutan liar seperti ini, biasanya dilakukan saat mulai masuk tahun ajaran baru.
“SD sampai SMP yang negeri, tidak boleh ada pungutan. Sementara, yang swasta tidak ada kontrol,” katanya seperti dikutip Antara.
Ia mengatakan untuk sekolah tingkat SMA atau sederat diperbolehkan melakukan pungutan. Namun, dengan catatan harus legal atau ada dasar hukumnya.
“Seperti ada peraturan bupati atau kepala Dinas Pendidikan. Tidak bisa dari hasil musyawarah komite sekolah saja. Musyawarah komite sekolah itu hanya untuk masukan kepala sekolah guna membuat kebijakan. Pungutan harus merujuk ke aturan yang lebih tinggi,” katanya.
Budhi mengimbau agar sekolah juga konsisten. Kalau sifatnya sumbangan, jangan disebut dengan pungutan.
“Pungutan dengan sumbangan itu berbeda. Pungutan itu waktu dan jumlah ditentukan. Sementara, untuk sumbangan sifatnya secara sukarela. Hal seperti inilah yang masih sering terjadi pada masa masuk sekolah siswa baru,” katanya.
Ia meminta agar masyarakat yang mengetahuinya tidak segan untuk melaporkan k Pos Pemantauan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Ombudsman Republik Indonesia DIY-Jateng atau melalui pesan singkat (SMS).
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
