Solopos.com, WONOGIRI — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wonogiri mulai membuka pendaftaran bakal calon anggota legislatif atau bacaleg DPRD Wonogiri untuk Pemilu Legislatif 2024. Pendaftaran dibuka pada 1 Mei 2023-14 Mei 2023.
Masyarakat diminta berpartisipasi aktif dalam tahapan pendaftaran ini dengan memberikan masukan atau tanggapan terhadap daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD Wonogiri.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Ketua KPU Wonogiri, Toto Sihsetyo Adi, mengatakan pengajuan bacaleg DPRD Wonogiri untuk Pemilu Legislatif 2024 dilakukan secara manual atau langsung dan digital melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon).
Dokumen formulir pengajuan dan daftar bacaleg diserahkan kepada KPU Wonogiri secara langsung dan diunggah di aplikasi Silon. Kemudian dokumen persyaratan administrasi seperti ijazah, surat keterangan sehat jasmani-rohani, dan bebas pidana langsung diunggah di Silon.
Pengajuan bacaleg dilaksanakan mulai 1 Mei 2023-14 Mei 2023 pukul 08.00 WIB-16.00 WIB, kecuali pada hari terakhir pengajuan, KPU membuka penerimaan pengajuan hingga pukul 23.59 WIB.
“Tetapi kami harap parpol [partai politik] tidak mengajukan bacaleg pada masa-masa akhir pengajuan. Hal itu agar bacaleg mempunyai waktu melengkapi apabila nanti ada kekurangan berkas atau yang lainnya,” kata Toto di Kantor KPU Wonogiri, Senin (1/5/2033).
KPU Wonogiri, lanjut Toto, bakal memeriksa semua dokumen persyaratan pengajuan bacaleg DPRD termasuk legalitas menjadi anggota parpol, sudah lulus minimal SMA sederajat, atau tidak menjadi narapidana selama lima tahun terakhir.
Parpol peserta Pemilu Legislatif 2024 bisa mengajukan daftar bacaleg maksimal 100% dari jumlah kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan (dapil). Ada lima dapil di Wonogiri.
Masing-masing dapil memiliki jumlah 10 kursi, kecuali dapil 1 dan 5 yang memiliki alokasi 11 kursi dan 9 kursi. Parpol wajib menyertakan minimal 30% bacaleg perempuan dari total bacaleg yang diajukan.
Helpdesk Konsultasi
“Kami membuka helpdesk bagi parpol atau bacaleg melalui pelayanan konsultasi helpdesk di Kantor KPU Wonogiri,” ujar dia. KPU mengharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam tahapan pengajuan bacaleg ini.
Mereka diminta untuk memberikan masukan atau tanggapan ketika KPU sudah mengumumkan DCS pada 19 Agustus 2023-28 Agustus 2023. Masukan dan tanggapan masyarakat terhadap DCS diperlukan untuk meminimalkan sengketa caleg.
Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Wonogiri, Ali Mahbub, menyampaikan KPU Wonogiri perlu memberikan bimbingan teknis kepada parpol terkait penggunaan Silon. Hal itu agar tidak terjadi masalah pada saat proses pengajuan bacaleg DPRD Wonogiri yang bisa merugikan bacaleg atau parpol peserta Pemilu Legislatif 2024 di Wonogiri.
“Kami melihat KPU belum melakukan itu. Jadi kami harap mereka segera memberikan bimbingan teknis terkait Silon kepada partai,” kata Ali saat ditemui Solopos.com di Kantor KPU Wonogiri, Minggu.
Lebih lanjut, Ali menyebut KPU harus memastikan Silon bisa berfungsi dengan baik. Selain itu, wajib membuka akses pembacaan data Silon kepada Bawaslu.
Menurut dia, masyarakat harus aktif dalam mengawal proses pencalonan anggota legislatif ini. Mereka bisa memberikan masukan dan tanggapan apabila menemukan DCS yang dinilai tidak memenuhi syarat sebagai caleg.
Misalnya DCS diketahui memiliki ijazah palsu atau mantan narapidana yang belum melewati masa jeda minimal lima tahun sejak putusan keluar dari hukuman.
“Kalau ada temuan-temuan itu, nanti ada mekanisme klarifikasi dari bacaleg yang bersangkutan. Nanti kami koordinasikan dengan KPU. Biasanya yang rawan bermasalah dalam tahapan ini soal legalisasi ijazah,” ucap dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
