PENCATUTAN NAMA JOKOWI : Tepis Dekat Setnov, Anggota MKD dari Golkar Ingin Bikin Pansus, Ada Apa?

Pencatutan nama Jokowi-JK yang diduga melibatkan Setya Novanto (Setnov) menjadi politis, apalagi setelah sejumlah fraksi mengganti wakil di MKD.

Solopos.com, JAKARTA — Empat fraksi telah mengganti perwakilannya di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan Fraksi Partai Golkar paling banyak melakukan perombakan formasi menjelang sidang soal pencatutan nama Jokowi-JK yang diduga melibatkan Setya Novanto. Belakangan, muncul usulan pembentukan pansus untuk kasus ini.

Promosi Direktur BRI Tinjau Operasional Layanan Libur Lebaran, Ini Hasilnya

Wakil Ketua MKD, dari Fraksi Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai penggantian anggota itu tidak akan mempengaruhi MKD dalam memproses kasus tersebut. “Anggota baru itu mempunyai hak yang sama dengan anggota yang digantikan. Penggantian itu tidak memperlambat, tapi juga tidak mempercepat. Kami sesuai aturan saja.”

Sejauh ini, Fraksi Partai Golkar mengganti tiga anggotanya. Masing-masing, Adies Kadir menggantikan Budi Supriyanto, Ridwan Bae menggantikan Dadang S. Muchtar, serta Kahar Muzakir menggantikan Hardisoesilo yang duduk sebagai Wakil Ketua MKD.

Fraksi PAN mengganti dua anggota MKD. Masing-masing Sukiman menggantikan Hang Ali Saputra Syah Pahan serta A Bakrie menggantikan Ahmad Riski Sadiq. Adapun Fraksi Partai Demokrat menggati Fadholi dengan Akbar Faisal. Sementara Fraksi PDIP mengganti Muhammad Prakosa dengan Henri Yosodiningrat.

Sebagai pimpinan baru yang baru saja dilantik, Kahar mengaku siap menjaga marwah MKD yang bertugas mengadili perilaku menyimpang para anggota dewan itu. “Kalau memang Setya terbukti bersalah, ya kita hukum. Arahan dari partai sudah jelas, tegakkan aturan.”

Kahar pun setuju dengan wacara pembentukan Panitia Khusus (pansus) yang bakal menyelidiki lebih dalam kasus pencatutan nama Presiden dan Wapres itu. “Itu usulan bagus,” kata Kahar sembari menepis tudingan kedekatannya dengan Setya Novanto karena pernah sama-sama diperiksa KPK soal dugaan kasus korupsi pengembangan lokasi PON Riau.

Seperti diketahui, pansus tersebut diusulkan oleh anggota baru MKD dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Bae dengan tujuan mengungkap seluruh orang yang diduga terlibat dalam percakapan tersebut.

Pasalnya, dalam rekaman suara percakapan Setya Novanto yang dilampirkan Sudirman tersebut tidak hanya mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla. “Rekaman itu menyebut banyak nama besar,” kata Bambang Soesatyo, Sekretaris Fraksi Partai Golkar yang merangkap sebagai bendahara umum partai tersebut.