PENCATUTAN NAMA JOKOWI : Pencoretan Akbar Faizal Dianggap "Jurus Mabuk", Nasdem Ganti Pemain

Pencatutan nama Jokowi-JK di MKD kian panas menjelang sidang putusan. Pencoretan Akbar Faizal dinilai sebagai jurus mabuk.

Solopos.com, JAKARTA — Anggota Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dari Fraksi Partai Hanura, Sarifuddin Sudding, mengatakan pencoretan nama anggota MKD Akbar Faisal merupakan hal keliru.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal tersebut diungkapkan setelah Akbar menyatakan bahwa dirinya telah dinon-aktifkan dari keanggotaan MKD. Akbar diadukan oleh anggota MKD Ridwan Bae terkait dugaan memberikan informasi rapat internal kepada publik.

“Yang disampaikan oleh Ridwan Bae itu kan belum diverifikasi, tiba-tiba ada surat pimpinan Dewan yang di tandatangani Fahri Hamzah menonaktifkan Akbar Faisal. Saya pikir ini menggunakan jurus mabuk,” kata Sudding di Kompleks Gedung Parlemen Jakarta, Rabu (16/12/2015).

Menurut politisi Partai Hanura tersebut, kejadian ini merupakan langkah untuk menghindarkan hukuman MKD kepada Ketua DPR Setya Novanto terkait dugaan pelanggaran etik pencatutan nama kepala negara pada perpanjangan kontrak PT. Freeport Indonesia.

“Saya pikir ada upaya meloloskan Setya Novanto dari hukuman MKD. Sudah jelas pemetaan dari anggota majelis saat sidang MKD,” kata Sudding kepada sejumlah wartawan. “Saya pikir Fahri jangan menggunakan cara yang tidak elegan gitu lah,” tutupnya.

Sementara itu, Partai Nasdem pun bergerak cepat untuk mengatasi pencoretan Akbar Faizal di MKD. Anggota Komisi X DPR dari Fraksi Nasdem, T. Taufiqulhadi, menyatakan fraksinya segera mengganti Akbar Faizal di MKD dengan Victor Laiskodat yang kini menjabat Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR.

“Kami akan melakukan perlawanan, kami tidak akan menerima itu, kami akan segera menggantikan, saya berharap langsung ketua fraksi, Wiktor Laiskodat. Tidak ada masalah [meski dia tidak pernah mengikuti sidang MKD], semua yang terjadi telah diikuti meskipun dia tidak ada di sidang tersebut. Semua fraksi telah kami temui, kecuali ketua DPR. Karena kami mengganggap mengeluarkan surat tidak beretika tersebut. Bagaimana mungkin kita menemui orang yang tidak beretika,” katanya di Gedung DPR dalam wawancara yang ditayangkan Kompas TV, Rabu.