Pencairan BPMKS telat, sekolah defisit (Pendidikan-Bagian II/habis)

Selain terus bergulirnya wacana seputar ujian nasional (UN), pencairan Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) juga menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya pencairan program yang baru diterapkan tahun 2010 ini, terus mengalami kemoloran.

Hingga berita ini diturunkan, BPMKS periode Juli-Desember, dan sebagian periode Januari-Juni, belum cair. Padahal masyarakat sangat menunggu-nunggu pencairan BPMKS.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Tak sedikit di antara orangtua siswa yang sengaja tidak segera membayar uang sekolah, karena berharap BPMKS segera cair dan bisa digunakan untuk membayar uang sekolah. Akibatnya, sekolah yang menjadi korban. SMKN 6 Solo misalnya. Karena pencairan BPMKS lambat, sekolah mengalami defisit hingga ratusan juta rupiah. Tak ayal, hal ini mengundang keprihatinan berbagai pihak.

Masyarakat Peduli Pendidikan Surakarta (MPPS) menyebut BPMKS sebagai kebijakan setengah hati. Pasalnya program yang sudah lama digulirkan ini tidak tertangani dengan baik.

Kali pertama disepakati oleh Walikota Solo, Joko Widodo, pada 10 Maret 2010, program ini disebut sebagai Layanan Pendidikan Masyarakat Surakarta (LPMS). Yaitu sebuah konsep bantuan bagi siswa asal Solo menuju harapan pendidikan yang murah dan pendidikan bagi semua (education for all).

LPMS terdiri dari tiga jenis. Yaitu LPMS Platinum yang ditujukan kepada siswa di sekolah plus, LPMS Gold bagi siswa SD/SMP negeri dan swasta yang tidak mampu, dan LPMS Silver bagi siswa asal Solo yang sebenarnya mampu, tapi ingin mendapatkan beasiswa. Masing-masing jenis LPMS itu memiliki kriteria dan syarat tersendiri untuk mendapatkannya.

Selanjutnya pada 7 April, program ini diresmikan Walikota dengan nama BPMKS. Setelah diresmikan, pemohon BPMKS membeludak. Panitia sampai harus mengadakan penambahan loket pelayanan pendaftaran.

Sejak awal program ini digulirkan, Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS) telah mengimbau kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Solo agar pencairan BPMKS dilakukan setiap awal triwulan. Tujuannya agar sekolah mudah mengadakan penyesuaian dengan kebutuhan operasional. Namun pada kenyataannya, imbauan itu tak bisa dipenuhi.

Kemoloran demi kemoloran proses pencairan terus terjadi. Kepala Disdikpora Solo, Rakhmat Sutomo, mengatakan kemoloran terjadi lantaran data dari sekolah masih banyak yang salah. Akibatnya proses selanjutnya terhambat. Padahal pencairan baru bisa dilakukan jika semua data sudah dipastikan memenuhi syarat.

Namun ia menjanjikan hal ini tidak akan terjadi pada BPMKS tahun berikutnya. “Ini kan BPMKS tahun pertama, jadi masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Kalau tahun depan tinggal melanjutkan, jadi lebih mudah. Harapannya pencairan akan tepat waktu,” ujarnya.

Oleh: Eni Widiastuti