SOLOPOS.COM - Panduan Informasi dan Inspirasi
Jakarta [SPFM], Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Aboe Bakar Al Habsy menilai pencabutan Surat Keputusan (SK) Bupati Bima tentang izin pertambangan kepada PT Sumber Mineral Nusantara akan memulihkan situasi keamanan di Bima, Nusa Tenggara Barat. Aboe Bakar, Minggu (29/1) mengatakan, meskipun pencabutan SK yang menyulut amarah rakyat tersebut terlambat dilakukan, namun dia tetap mengapresiasi keputusan tersebut.
Dia berharap, pascapencabutan SK, masyarakat, aparat dan pemerintah Bima dapat menahan diri agar situasi kondusif. Di sisi lain, ke depannya pemerintah Bima diminta lebih fokus dalam membangun daerah. Mengenai penegakan hukum di Bima atas kerusuhan yang berujung pembakaran fasilitas publik tersebut, Aboe meminta kepolisian mekanisme yang berlaku dengan tetap mengedepankan profesionalisme dan rasa keadilan. [tempo/ard]