PENATAAN REKLAME : Asppro Soroti Semrawutnya Reklame di Solo

Solopos.com,SOLO — Asosiasi Perusahaan dan Praktisi Periklanan Solo (Asppro) kembali mengkritik kebijakan dan menyoal penataan reklame supaya tidak semrawut dan menjadi hutan reklame. Kritik itu, Rabu (20/8/2014), disampaikan M.H. Qoyim selaku Dewan Pakar Asppro di sela-sela peringatan HUT ke-11 Asppro dan halalbihalal di Ralana Eatery, Lounge, and Meeting, Solo.

Qoyim menegaskan Asppro akan terus mengkritik penataan reklame yang sembarangan. Dengan demikian, harapnya, keberadaan reklame bukan hanya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) tetapi juga mempercantik wajah Kota Solo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Maka reklame harus ditata supaya enggak semrawut dan timbul hutan reklame. Kami juga akan mengawal dan mengkritik kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terkait reklame,” kata Qoyim.

Mereka juga berupaya menghimpun anggota Asppro dari biro iklan, event organizer, dan media massa yang belum bergabung. Dia mencatat anggota Asppro sebanyak 50 orang. Qoyim memasang target pertumbuhan iklan mencapai 14,5% hingga akhir 2014. Salah satu alasan Asppro belum memasang target lebih tinggi karena faktor ekonomi dan sosial politik belum stabil.

Variasi Media

Namun dia optimistis mantan Wali Kota Solo, Joko Widodo, yang didaulat sebagai presiden terpilih dapat menjadi magnet. “Perkembangan ekonomi akan meningkat perlahan. Prediksi kami budgeting promosi pelaku bisnis juga akan meningkatkan empat kali lipat. Ini sudah dimulai dengan perpindahan kebiasaan pelanggan. Mereka tidak hanya menggunakan satu media tetapi lebih dan bervariasi,” imbuh dia.

Qoyim juga menegaskan keberadaan Ketua Asppro, Ginda Ferachtriawan, pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Solo tidak akan membuat Asppro tidur. Hal senada disampaikan Ketua Asppro, Ginda Ferachtriawan. Dia berharap anggota Asppro lebih solid dan dapat mewarnai Kota Solo.

Salah satu cara dengan mem-branding Kota Solo melalui media iklan luar ruang. Seperti menyediakan iklan yang dapat menjadi ikon Kota Solo. “Potensi reklame di Solo lumayan. Oleh karena itu kami akan tetap mengkritik regulasi yang menjadi aturan main utama dari bisnis iklan. Banyak tantangan di dunia periklanan, seperti makin banyak pelaku bisnis periklanan melirik videotron,” ujar Ginda.

Ginda menyilakan anggota Asppro terus mengkritik kebijakan tanpa memedulikan statusnya sebagai anggota DPRD Kota Solo. Ginda juga berjanji tidak akan memanfaatkan posisi di DPRD Kota Solo untuk kepentingan bisnis.