PENATAAN PKL SUKOHARJO : Pedagang Veteran Tuntut Keadilan

Solopos.com, SUKOHARJO–Pedagang kaki lima (PKL) yang menempati sisi utara Jl. Veteran, Kabupaten Sukoharjo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo berlaku adil terhadap mereka.

Mereka meminta Pemkab Sukoharjo memberikan tempat relokasi yang representatif jika pemkab meminta mereka pergi dari lokasi semula.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Proses penggusuran PKL di sisi utara Jl. Veteran mulai dari simpang lima Sukoharjo sampai batas barat Alun-alun Satya Negara pada Senin (16/6/2014) lalu. Proses itu dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sukoharjo.

Wakil Ketua Paguyuban PKL Sekar Arum [paguyuban PKL di utara Jl. Veteran], Murnianto, saat dihubungi Solopos.com, Rabu (18/6/2014), mengatakan sebagai PKL, ia dan beberapa rekannya hanyalah rakyat kecil.

Menurutnya, PKL tak ingin melawan petugas atau melawan peraturan di Kota Makmur. Namun, mereka meminta Pemkab Sukoharjo berlaku adil terhadap hajat hidup mereka.

“Kami minta izin agar diperbolehkan berdagang di lokasi semula. Kalau diminta pindah ke dekat lapangan tenis atau di sebelah barat Apotek Kimia Farma, itu tidak representatif,” kata dia.

Pindah Lokasi

Menurutnya, jika para PKL pindah ke jalan dekat lapangan tenis di gang masuk dari Jl. Veteran, lokasi itu sering tergenang air hingga selutut jika hujan.  Selain itu, beberapa pedagang klitikan yang ada di sana juga akan terganggu dengan kedatangan mereka.

“Kalau di sebelah barat Apotek Kimia Farma, juga akan bersinggungan dengan PKL-PKL yang ada di sana dan masyarakat sekitar. Itu hanya akan menimbulkan masalah baru,” terangnya.

Menurut dia, upaya pemindahan PKL di sisi utara Jl. Veteran tak bisa disebut sebagai relokasi. Pasalnya, Pemkab Sukoharjo tak memberikan lokasi strategis sehingga mereka dapat melanjutkan usaha mereka.

“Kalau disebut relokasi, seharusnya Pemkab menyiapkan tempat yang layak. Selain itu, hingga batas waktu yang ditentukan [Senin], tak ada petugas yang membantu dan mengarahkan kami. Seolah-olah hanya disuruh pergi,” paparnya.

Ia menjelaskan, sesuai Peraturan Daerah (Perda) No. 1/2007, semua trotoar seharusnya tak boleh digunakan sebagai lokasi berjualan PKL. Namun, menurutnya, terjadi pengecualian sehingga hanya mereka yang jadi korban penggusuran.

“Masa ada pengecualian aturan. PKL di Jl. Veteran sebelah selatan dan  Jl. Veteran di sebelah barat apotek mengapa tetap dibolehkan? Kami ini juga hanya berjualan malam hari. Kalau alasan pemkab adalah masalah ketertiban jalan, seharusnya mereka menertibkan penjual asongan yang berjualan di badan jalan,” katanya.

Lebih lanjut, Paguyuban PKL Sekar Arum akan menggelar unjuk rasa menolak penggusuran tersebut pada Kamis dan Jumat (19-20/6). Aksi demo akan mereka lakukan mulai pukul 11.00 WIB dengan mengambil lokasi berbeda, yaitu Kantor Satpol PP, kantor DPRD dan kantor Bupati Sukoharjo.

“Kami sebenarnya tak hendak melawan kebijakan pemerintah. Kami hanya ingin keadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Sukoharjo, Sutarmo, ketika ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (17/6), mengatakan penertiban PKL di kawasan Jl. Veteran, khususnya di sebelah utara alun-alun sudah dilakukan sejak lama. Namun, selama ini Pemkab Sukoharjo sudah bersikap kooperatif dengan permintaan penangguhan pemindahan dari para PKL.

“Kami sudah merundingkan hal ini dengan RT, Lurah, Camat, Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Kesenian (DPOPK) dan semua yang terlibat. Kami sudah menelurkan solusi terbaik dalam rembukan itu.  Karena PKL mengulur-ulur waktu, kami akhirnya menertibkan mereka,” kata dia.

Menurutnya, jika kondisi PKL dibiarkan, pemkab khawatir PKL akan menjamur sehingga membuat suasana di sekitar alun-alun menjadi ruwet. Ia mengakui, penertiban itu akan dilakukan secara bertahap.

“Kami tata secara bertahap mulai dari alun-alun. Tempat itu kan jadi perwajahan Kota Sukoharjo. Saya sering sampaikan, rezeki itu tak akan kemana. Pindahnya juga dekat,” ujar dia.