PENATAAN PKL SOLO : Lapak Dibongkar, Pedagang Kijing TPU Bonoloyo Bingung Cari Lokasi Jualan

Para PKL yang menjual kijing di sekitar TPU Bonoloyo kebingungan cari tempat berjualan setelah lapak mereka dibongkar.

Solopos.com, SOLO — Sejumlah pedagang kijing yang semula berjualan di sekitar TPU Bonoloyo, Kadipiro, Banjarsari, Solo, kebingungan mencari lokasi berjualan setelah lapak mereka dibongkar petugas Dinas Perdagangan (Disdag) Solo, pekan lalu.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seorang pedagang kijing asal RT 006/RW 010 Kadipiro, Mulyadi, 54, menyesalkan sikap Pemerintah Kota (Pemkot) Solo yang terkesan memberikan solusi asal-asalan kepada PKL saat melakukan relokasi. Dia menyebut Disdag Solo menawarkan kepada PKL untuk pindah berjualan ke Pasar Joglo, Pasar Sibela, atau Pasar Nusukan.

Mulyadi menyampaikan jika menerima usulan tempat relokasi tersebut, PKL kijing harus berjualan barang lain yang lumrah tersedia di pasar, seperti sayuran, ikan atau daging, makanan, maupun sembako.

“Belum tahu saya mau bagaimana. Sekarang masih bingung. Kalau pergi [berjualan] ke pasar, harus jualan barang lain. Sedangkan saya punya kijing dan bahan material yang belum laku. Keinginan dan usulan saya dari awal kan sudah jelas. Pemerintah seharunya menyediakan tempat yang sesuai. Sudah tahu kami berjualan kijing, tapi dikasih solusi pindah berjualan ke pasar,” kata Mulyadi kepada Solopos.com di sela-sela memilah barang-barang di depan TPU Bonoloyo, Minggu (9/7/2017).

Mulyani tidak keberatan jika harus direlokasi, namun dengan catatan diberi tempat berjualan yang sesuai, yakni cocok untuk berjualan kijing. Dia menceritakan PKL kijing di depan TPU Bonoloyo merupakan PKL relokasi dari kawasan Gondang, Kelurahan Manahan, saat pelebaran kompleks Terminal Tirtonadi.

Setelah direlokasi dari Jl. Sumpah Pemuda itu, Mulyadi kini terpaksa menyimpan barang dagangan kijing dan barang material lain di rumahnya. “Saya digusur silakan saja. Tapi mohon dikasih tempat yang sesuai. Karena belum dikasih tempat yang layak, saya terpaksa taruh barang di rumah. Lokasi rumah tentu tidak sestrategis lokasi lapak di depan TPU untuk menjual kijing dan bahan material. Saya padahal masih punya sekitar 20 kijing. Saya hargai Rp1,5 juta sampai Rp2 juta per kijing. Tentu akan lebih susah menjual kijing-kijing tersebut di rumah ketimbang di depan TPU,” jelas Mulyadi.

Pedagang kijing asal Kampung Kragilan RT 004/RW 024, Kadipiro, Warsiti, 61, juga belum berjualan kembali setelah lapaknya di depan TPU Bonoloyo dibongkar karena terdampak proyek perbaikan drainase Jl. Sumpah Pemuda. Dia mengaku masih bingung menentukan pilihan tetap berjualan kijing atau ganti barang lain.

Jika tetap berjualan kijing, Warsiti belum tahu harus berdagang di mana karena tidak diberi tempat oleh Pemkot setelah direlokasi. Sedangkan jika ganti berjualan, dia merasa belum punya banyak modal untuk memulai usaha baru di pasar.

“Kalau tidak dijual, kijing saya untuk apa? Pemerintah apa mau membeli? PKL kijing sekarang dipaksa untuk berjualan barang lain jika mau menerima tempat relokasi ke pasar. Sedangkan untuk ganti barang dagangan jelas tidak mudah. Saya bingung setelah ini bagaimana? Jika tidak berjualan, saya jelas tidak punya pemasukan untuk hidup. Seharusnya kami dikasih tempat baru yang bisa digunakan untuk berjualan kijing,” tutur Warsiti.

Kasi Pengendalian PKL Disdag Solo, Amino, menyebut Disdag telah menyosialisasikan pembongkaran lapak PKL di depan TPU Bonoloyo sejak April lalu. Awalnya Disdag mendata lalu mengundang PKL dalam sosialsasi dan mengirim surat pemberitahuan.

Dia menyebut Disdag telah menawari mereka pindah berjualan di pasar tradisional, antara lain Pasar Nusukan, Pasar Sibela, dan Pasar Joglo. Aminto membenarkan PKL kijing otomatis harus ganti barang dagangan jika ingin tetap berjualan dengan menempati kios di pasar tradisional.

“Kami menyarankan PKL kijing beralih menjual barang dagangan lain saat memasuki pasar, seperti bumbon, ikan, makanan, atau sembako. Kalau mereka mau beralih dagangan, kami siap mengantar untuk menempati pasar. PKL tidak dipungut biaya sama sekali untuk menempati pasar tersebut. Mereka hanya perlu membayar retribusi rutin,” jelas Aminto.