PENATAAN PERANGKAT DAERAH : DPRD Kota Jogja Kritik Rencana Satpol PP Jadi Dinas

Polisi Pamong Praja yang kini tergabung dalam Dinas Ketertiban Kota Jogja dinilai belum mampu menjalankan tugas maksimal.

Harianjogja.com, JOGJA – Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja mengkritik rencana pemerintah daerah setempat menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai sebuah dinas karena dinilai tidak tepat.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Ada beberapa hal yang perlu disoroti terkait rencana tersebut. Salah satunya adalah komitmen untuk menegakkan aturan,” kata Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Jogja Antonius Fokki Ardiyanto, Jumat (26/8/2016).

Menurut Fokki, Satuan Polisi Pamong Praja yang kini tergabung dalam Dinas Ketertiban Kota Jogja dinilai belum mampu menjalankan tugas penegakan peraturan daerah secara maksimal.

“Jika mengacu pada jumlah warga dan kegiatan yang diselenggarakan di Kota Yogyakarta, maka pilihan untuk menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja sebagai dinas cukup ideal. Namun, kinerja mereka selama ini juga perlu disoroti,” katanya seperti dikutip Antara.

Sejumlah pelanggaran aturan seperti toko modern, pelanggaran IMB serta menara telekomunikasi belum mampu ditangani secara optimal oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Karena itu, sebelum merombak kelembagaan, maka dibutuhkan perbaikan kinerja terlebih dulu. Jangan sampai pemerintah yang justru mengalami kesulitan untuk melakukan pengisian pegawai,” katanya.

Berdasarkan Peratuan Pemerintah No 18/ 2016 akan dilakukan perombakan organisasi di lingkungan pemerintah daerah yang berlaku mulai tahun depan.

Sejumlah perubahan organisasi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta di antaranya adalah penggabungan urusan penanaman modal ke Dinas Perizinan, dan urusan aset ke Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan.

Sebelumnya, Kepala Bagian Organisasi Pemerintah Kota Jogja Kris Sardjono Sutedjo mengatakan, akan ada 27 dinas atau badan yang dibentuk di Kota Jogja pada tahun depan.