PENATAAN PASAR IKAN HIAS: Pedagang Ngotot Bertahan Demi Nasib Para Karyawan

Spanduk berukuran besar dipasang melintang di depan Pasar Ikan Hias di kompleks Pasar Gede Solo. Spanduk milik Dinas Pengelola Pasar (DPP) Solo itu berisi sosialisasi kepada masyarakat bahwa pasar ikan hias sudah pindah ke Pasar Burung dan Ikan Hias Depok. Spanduk berukuran kecil (banner) juga dipasang menempel pada tembok bangunan pasar yang masuk dalam inventarisasi bangunan cagar budaya (BCB) itu.

Spanduk itu enggak digubris para pedagang ikan hias yang ngotot masih bertahan di pasar itu. Mereka beraktivitas seperti biasa dan seolah tidak terjadi polemik tentang relokasi pedagang. Anehnya, beberapa aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan sejumlah pegawai berseragam batik khas pegawai negeri sipil (PNS) Solo terlihat berseliweran di sekitar pasar itu. Para PNS ini ternyata dari DPP Solo.

Promosi Lebaran Zaman Now, Saatnya Bagi-bagi THR Emas dari Pegadaian

Empat PNS terlihat duduk-duduk sembari menikmati segelas teh dan makanan ringan di sudut pasar sisi barat. Mereka seperti petugas keamanan. “Kami, ya, duduk-duduk saja di sini. Untuk apa saya disini, silakan tanya DPP. Kalau saya yang jawab, nanti malah salah,” celetuk salah satu PNS itu saat ditemui wartawan, Rabu (8/1/2014).

Beberapa pedagang ikan hias yang didominasi perempuan tak merasa terganggu dengan adanya aparat pemkot itu. Beberapa kali, para pedagang sempat berdialog dengan mereka. Para pedagang ini bukan pemilik kios, melainkan karyawan yang bekerja di kios itu. “Mereka, ya, hanya duduk-duduk begitu. Mereka berjaga itu baru beberapa hari terakhir. Tepatnya, kurang tahu. Saat ditanya, mereka tidak mau menjawab,” aku seorang pedagang yang enggan disebut namanya.

Pedagang itu salah satu karyawati Yuliati, seorang pedagang ikan hias yang memiliki sembilan surat hak penempatan (SHP). Nasib merekalah yang selama ini menjadi pikiran Yuliati. Untuk mengurus sembilan kios itu, Yuliati merekrut lebih dari 25 karyawan. Puluhan karyawan itu bekerja sesuai bidang masing-masing, ada yang berjualan, ada yang membuat akuarium, ada yang bertugas membersihkan akuarium, mengurus ikan, dan seterusnya.

Unek-unek Yuliati untuk mempertahankan nasib para karyawan itu disampaikan kepada DPP dalam pertemuan di Kantor DPP Solo, Selasa (7/1) sore. Namun, respons DPP masih bersikukuh pada ketentuan pengosongan dagangan ikan hias maksimal 23 Januari mendatang. Kini, Yuliati pun bingung harus mencari solusi persoalan itu kemana. Ketika relokasi pedagang itu disetujui, Yuliati harus menanggung konsekuensi kerugian yang cukup besar. Termasuk potensi untuk memutus hubungan kerja para karyawannya.

“Kami ini perusahaan bukan pedagang kaki lima (PKL). Usaha kami ini tidak pailit, tidak amburadul atau bermasalah. Usaha ini berjalan lancar tanpa hambatan. Tahu-tahu, kami harus tutup usaha karena pemkot bersikeras menutup upaya kami untuk mencari nafkah. Kalau ditutup paksa seperti ini, siapa yang menanggung kerugiannya? Alasannya untuk menghidupkan pasar baru, lantas yang menangung kerugian siapa?” keluhnya.

Yuliati sebagai pemegang sembilan SHP hanya diberi empat tempat di Pasar Burung dan Ikan Hias Depok. Yuliati pun nantinya berpotensi mengorbankan lima SHP bila mengikuti kehendak pemkot. Yuliati sudah mengadu ke mana-mana, tapi tak ada respons. Upaya berdialog dengan DPRD Solo pun tak ada jawaban. Surat ke Gubernur Jateng juga hanya berbuah tinjauan lokasi tanpa solusi. “Terus, saya harus mengadu kemana lagi? Kalau karayawan diberhentikan, siapa yang ngasih pesangon?” kata dia.

Nasib serupa juga dialami Meme, pedagang ikan hias Pasar Gede yang mengantongi enam SHP. Meme memiliki 16 karyawan yang bekerja cukup lama. Dia pun khawatir dengan nasib belasan karyawannya bila harus menuruti kebijakan pemkot. “Harapan saya hanya satu, yaitu tetap diizinkan berjualan di tempat ini. Kasihan para karyawan. Mereka juga punya keluarga,” harapnya.