PENATAAN PANTAI SELATAN : Ada Opsi Warga Tempati Sultan Grond, Ini Syaratnya

Penataan Pantai Selatan, warga tetap dituntut pindah.

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul memastikan tidak ada anggaran relokasi lahan untuk warga pesisir pantai yang menjadi target penggusuran bangunan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kendati demikian, kata Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Gunungkidul Tommy Harahap, ada opsi warga menggunakan lahan Sultan Grond (SG) yang ada di sekitar pantai untuk dijadikan area relokasi. Warga kata dia dapat menempati lahan tersebut sebagai tempat berjualan atau mendirikan bangunan.

“Kami pemerintah hanya membantu memfasilitasi komunikasi dengan Kraton Jogja kalau mau pindah ke lahan SG. Untuk tinggal di situ kan harus izin dulu ke Kraton,” tuturnya lagi, Jumat (6/1/2017). Baca Juga : PENATAAN PANTAI SELATAN : Relokasi Tanpa Anggaran & Tak Ada Lahan Penampungan

Namun, bagi pantai tanpa lahan SG yang dapat ditempati, Tommy tak menawarkan seperti apa solusinya. Prinsipnya kata dia, warga yang mendirikan bangunan di jarak kurang dari 100 meter harus menyingkir. Selama ini, pemerintah tidak memberi izin warga mendirikan bangunan dekat dengan pantai.

“Mereka tinggal di situ tanpa izin pemerintah, seenaknya saja mendirikan bangunan di sana,” lanjutnya.

Sesuai jadwal, pemerintah memberi batas waktu maksimal 7 Januari bagi warga untuk membongkar sendiri bangunannya. Bila sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada respons maka pemerinah akan memberikan surat peringatan hingga pembongkaran paksa.

Ketua Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pantai Sepanjang Purwanto mengatakan, persoalan area relokasi selama ini masih menjadi masalah bagi warga yang terkena target penggusuran.

“Belum pernah ada kesepakatan lahan relokasi, mau di mana lahannya. Warga pada intinya mau pindah, asal ada jaminan lahan relokasi,” tutur Purwanto.