Penasihat Hukum Bharada E: Dia Diperintah Menembak Brigadir J

Penasihat Hukum Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, yakni Deolipa Yumara, menyampaikan bahwa Bharada E menembak Brigadir J atas perintah seseorang.

 Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J  yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

SOLOPOS.COM - Ajudan Irjen Pol. Ferdy Sambo, Bhayangkara Dua Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan saat tiba di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (26/7/2022). Kedatangan Bharada E tersebut untuk dimintai keterangan terkait insiden baku tembak dengan Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J yang terjadi pada Jumat (8/7) lalu di rumah dinas Kepala Divisi Propam Polri nonaktif Irjen Pol. Ferdy Sambo. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/nym.

Solopos.com, JAKARTA — Penasihat Hukum Bharada Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E, yakni Deolipa Yumara, menyampaikan bahwa Bharada E menembak Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat alias Brigadir J atas perintah seseorang.

Polisi telah menetapkan Bharada E sebagai tersangka dalam kasus tersebut. “Beliau [Bharada E] mengalami tekanan batin dan mental karena masalah terdahulu dan perintah-perintah terdahulu. Sehingga dia terkontaminasi,” kata Deolipa, Minggu(7/8/2022).

PromosiNimo Highland, Wisata Hits di Bandung yang Mirip Santorini Yunani

Deolipa mengungkapkan bahwa Bharada E mengalami tekanan. Masih menurut penasihat hukum, Bharada E juga diminta terlibat dalam pembuatan skenario.

“Seolah-olah kejadiannya begini. Padahal, kenyataan kejadiannya tidak begini. Tapi, begitu,” katanya.

Sayangnya dia tak menjelaskan secara rinci skenario yang dibuat terkait kasus pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadiv Propam Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022.

Baca Juga : Bharada E Akan Jadi Justice Collaborator Kasus Brigadir J, Ini Maknanya

Namun, Deolipa berjanji akan menjelaskan kejadian sebenarnya yang dilihat langsung oleh kliennya. “Itu akan diceritakan semuanya. Setelah dia [Bharada E] berdoa, dia merasa nyaman. Bahwa mungkin selama ini dimanfaatkan pimpinannya dan sekarang mau terus terang semuanya,” ungkapnya.

Ia juga menyebutkan bahwa kliennya menyesal dan meminta maaf kepada korban, masyarakat, dan institusi Polri. “Terjadinya keterlibatan dia tanpa motif, tapi atas perintah. Iya [perintah menembak], termasuk.”

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul Bharada E Disebut Diperintah Tembak Brigadir J, Siapa yang Memerintah?

Daftar dan berlangganan Espos Plus sekarang. Cukup dengan Rp99.000/tahun, Anda bisa menikmati berita yang lebih mendalam dan bebas dari iklan dan berkesempatan mendapatkan hadiah utama mobil Daihatsu Rocky, sepeda motor NMax, dan hadiah menarik lainnya. Daftar Espos Plus di sini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Solopos.com - Panduan Informasi dan Inspirasi

Berita Terkait

Berita Lainnya

      Berita Terkini

      Profil Adang Daradjatun, Mantan Wakapolri yang Jadi Ketua MKD DPR

      Profil Adang Daradjatun yang resmi menjabat Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy lewat rapat penetapan pada Selasa (27/9/2022).

      Adang Daradjatun Resmi Menjadi Ketua MKD DPR, Gantikan Aboe Bakar Al-Habsy

      Adang Daradjatun resmi menjadi Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR menggantikan Aboe Bakar Al-Habsy.

      Perlindungan bagi Si Ikan Berjalan, Hasil Evolusi 400an Tahun

      Enam spesies ikan hiu berjalan hasil evolusi 400an tahun di perairan Indonesia Timur akhirnya resmi mendapatkan perlindungan dari pemerintah.

      Aspal Alam Buton, Harta Karun Dunia asal Sulawesi Tenggara

      Sejauh ini, aspal alam hanya ditemukan di tiga lokasi di dunia, salah satunya di Indonesia. Aspal alam ini pun menjadi harta karun dunia yang berharga bagi Indonesia.

      Kebakaran di Cikini, Butuh 17 Unit Mobil Damkar untuk Padamkan Api

      Permukiman penduduk di Jl. Cikini Kramat, RT 004 dan RT 015/RW 001, Kelurahan Pegangsaan, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat terbakar pada Selasa (27/9/2022).

      KPK OTT Hakim Agung, Mahfud Md: Presiden Kecewa, Hukum Gembos di Pengadilan

      Presiden Joko Widodo meminta Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md., mencari formula mereformasi bidang hukum peradilan.

      Lereng Gunung Ciremai Terbakar Sejak Minggu

      Kawasan lereng Gunung Ciremai terbakar pada Minggu (25/9/2022) sekitar pukul 14.00 WIB.

      Presiden Jokowi: Tidak Ada Impor Aspal hingga 2024

      Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan untuk menghentikan impor aspal hingga 2024, dan menggunakan aspal dari Pulau Buton, Sulawesi Tenggara.

      Ini 16 Anggota Polri yang Sudah Jalani Sidang Etik terkait Kasus Ferdy Sambo

      Sebanyak 16 dari 35 anggota Polri terduga pelanggar etik terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J sudah menjalani sidang etik.

      Jokowi Disebut Presiden Kedua yang Datang ke Baubau, Pertama Soeharto pada 1990

      Presiden Joko Wiidodo disebut-sebut sebagai presiden kedua yang pernah menginjakkan kaki ke Kota Baubau Sulawesi Tenggara.

      Kunjungan Kerja Kota Baubau: Ribuan Warga Rela Berdesakan Demi Lihat Presiden

      Ribuan warga di Kota Baubau, Sulawesi Tenggara rela bersesak-desakan demi melihat Presiden Joko Widodo ketika melakukan kunjungan kerja di daerah tersebut, Selasa (27/9/2022).

      Kemenkes Permudah Akses PeduliLindungi Via Mobile Browser, Berikut Langkahnya

      Fitur web check-in hadir untuk menjawab kebutuhan masyarakat yang terkendala mengakses aplikasi PeduliLindungi karena keterbatasan perangkat maupun memori.

      KPK Panggil Lagi Zumi Zola soal Kasus Suap RAPBD Jambi

      KPK memanggil mantan Gubernur Jambi, Zumi Zola, sebagai saksi dalam pengembangan kasus dugaan suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018 pada Selasa (27/9/2022).

      Hari Kesaktian Pancasila Diperingati 1 Oktober, Bukan Hari Libur Nasional

      Hari Kesaktian Pancasila diperingati tanggal 1 Oktober di setiap tahunnya, tapi bukan sebagai hari libur nasional.

      Atasi Learning Loss Dampak Pandemi, UKSW Gelar Pengabdian Masyarakat di Pati

      Dosen Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) melakukan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus Pangeran Diponegoro Kecamatan Margoyoso, Pati.