SOLOPOS.COM - Ilustrasi uang tunai rupiah. (Nurul Hidayat/JIBI/Bisnis)

Anggaran penanggulangan kemiskinan itu kurang dari tiga persen dari keseluruhan APBD.

Harianjogja.com, JOGJA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD DIY menilai Pemda DIY tidak pro terhadap penanggulangan kemiskinan. Fraksi lain di DPRD DIY diminta untuk serius mencermati komposisi anggaran yang dinilai minim untuk penanggulangan kemiskinan, sebelum Kebijakan Umum Anggaran – Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) diberikan persetujuan legislatif.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Anggota FPKS DPRD DIY Huda Tri Yudiana menjelaskan, dalam KUA PPAS RAPBD 2017, anggaran penanggulangan kemiskinan memang naik dari tahun sebelumnya. Anggaran itu sebesar Rp217,2 miliar tersebar pada delapan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk rencana 2017 mendatang. Angka itu merupakan 6,6% dari APBD DIY dan meningkat dari tahun 2016 yang hanya 4,79% dari APBD 2016. Tetapi, kata dia, setelah dicermati lebih jauh, ternyata anggaran itu sudah termasuk biaya operasional sekolah (BOS) untuk SMA dan Jamkesos. “Jadi jika ditelusuri, anggaran penanggulangan kemiskinan itu kurang dari tiga persen dari keseluruhan APBD. Jumlahnya per SKPD itu sangat kecil dan memang tidak signifikan [untuk penanggulangan kemiskinan],” terang mantan anggota DPRD Sleman ini, melalui pesan elektronik, Senin (24/10/2016).

Ia menilai, program yang pernah dicanangkan fokus pada 16 kecamatan di DIY juga tidak tampak secara detail dalam RAPBD 2017. Porsi anggaran terbesar justru terletak dari operasional SKPD yang mencapai 26% dan layanan masyarakat hanya 20,8%. Parahnya, kata dia, lebih dari 30 SKPD di lingkungan Pemda DIY tidak memiliki anggaran pengentasan kemiskinan.

“Anggaran yang besar [untuk pengentasan kemiskinan] hanya tiga SKPD, Dinas PUP-ESDM, Dinas Kesehatan dan Disdikpora, itu merupakan rutin tahunan,” tegasnya.

Secara rinci, dalam KUA PPAS 2017 berdasarkan sifat kegiatan, operasional SKPD dianggarkan Rp873,27 miliar, layanan masyarakat Rp684,40 miliar. Kemudian program kebudayaan sebanyak 17,84% dengan nilai Rp587,08 miliar, pertumbuhan ekonomi sebesar 17,71% atau sekitar Rp582,85 miliar. Anggaran yang pro terhadap lingkungan juga tergolong kecil sekitar 6,03% atau Rp198,35 miliar, penanggulangan kemiskinan Rp217,26 miliar. Anggaran untuk reformasi birokrasi diajukan sekitar 3,08% dengan nominal Rp101,18 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya