PENANGGULANGAN KEMISKINAN : Penurunan Kemiskinan Belum Signifikan

WONOGIRI–Kementerian Koordinasi Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra) mengadakan pertemuan membahas penguatan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan di Wonogiri, Senin (26/8/2013).

Penguatan dimaksud penting untuk menyambut desentralisasi program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang tak lama lagi diterapkan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dalam sambutannya, di hadapan puluhan peserta Pertemuan Penguatan Kebijakan dan Kemampuan Pemerintah Daerah dalam Desentralisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat melalui Multipihak di Ruang Baru Setda Wonogiri, Asisten Deputi Pengarusutaman Kebijakan dan Anggaran, Kemenkoresra, Hadi Santoso, memaparkan angka kemiskinan Indonesia memang menurun dari 15,9% (2005) menjadi 11,37% (Maret 2013). Namun angka itu masih di bawah target angka kemiskinan 8-10% pada 2014. Menurut Hadi, kondisi itu harus disikapi dengan kerja bareng semua pihak.

“Penurunan tingkat kemiskinan belum signifikan. Padahal sudah dihantam dengan dana 400% lebih banyak, jadi Rp65 triliun. Ini adalah pekerjaan rumah kita, semua pihak. Karenanya, di sini kita berkumpul di sini untuk berdialog, saling memberi masukan,” ungkap Hadi.

Selain tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran juga mengalami penurunan. Namun, sekali lagi, Hadi mengungkapkan besaran angka penurunannya juga masih perlu ditingkatkan sehingga dibutuhkan program penanggulangan kemiskinan yang lebih tepat sasaran.

Kurang Menyeluruh

Dalam pertemuan yang diikuti perwakilan bupati/walikota dari kota/kabupaten terdekat Wonogiri, seperti Solo, Sukoharjo, Klaten, Kebumen, Gunung Kidul, Ponorogo dan Pacitan, itu Hadi menyebut berbagai program penanggulangan kemiskinan selama ini telah berjalan baik, terutama melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Kendati demikian, program tersebut cenderung kurang menyeluruh karena terkesan hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Selama ini, 78% dana PNPM masuk dalam program pembangunan infrastrktur. Hadi berharap pertemuan hari itu dapat menjadi masukan bagi pihaknya agar ke depan bisa mengemas program penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Asisten II Sekda, Bambang Haryadi, yang mewakili Bupati Wonogiri, Danar Rahmanto, mengatakan Bupati sangat mendukung upaya penanggulangan kemiskinan. Selama ini, Pemkab telah berupaya mendukung gerakan penanggulangan kemiskinan sesuai kemampuan anggaran.  Di Wonogiri, PNPM dilaksanakan dalam dua jenis, yakni PNPM Mandiri Pedesaan di 23 kecamatan dan PNPM Mandiri Perkotaan di dua kecamatan, yakni Selogiri dan Wonogiri.

Sementara itu, dana APBN dan APBD yang digelontorkan untuk kegiatan PNPM, khususnya PNPM Mandiri Pedesaan, pada 2013 menembus angka Rp29,4 miliar. Angka itu, disokong Rp27,93 miliar dari APBN dan Rp1,47 miliar dari APBD.