KLATEN — Kalangan pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Klaten diimbau ikut berperan aktif dalam menyosialisasikan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
Hal itu dikemukakan Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Klaten, Sri Winoto, dalam sambutannya di sela-sela acara sosialisasi peraturan-peraturan tentang kebencanaan di Aula SMKN 3 Klaten, Kamis (28/3/2013).
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kegiatan tersebut diikuti sekitar 75 PNS utusan dari sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan Pemkab Klaten. Dalam kesempatan itu, Sri Winoto mengemukakan penanganan bencana tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga masyarakat serta dunia usaha. Untuk itu pihaknya berharap partisipasi aktif dari semua lapisan masyarakat maupun pengusaha dalam menanggulangi dampak yang diakibatkan bencana.
“Dengan memahami aturan-aturan atau payung hukum dalam penanganan bencana, diharapkan kalangan PNS bisa mengerti lalu ikut membantu menyosialisasikan ke masyarakat,” papar Sri Winoto.
Sri Winoto mengingatkan bahwa Kabupaten Klaten menduduki peringkat empat dari daerah yang memiliki potensi bencana besar di Jawa Tengah. Di tingkat nasional, Kabupaten Klaten menduduki peringkat 14 dari daerah yang memiliki potensi bencana alam. Dia mengakui berbagai bencana alam sudah pernah terjadi di Klaten.
Mulai dari banjir, angin puting beliung, tanah longsor, gempa bumi hingga erupsi Gunung Merapi pernah melanda Kabupaten Klaten.
“Potensi bencana di Klaten cukup besar. Masyarakat perlu tahu bagaimana cara menanggulanginya. Masyarakat harus memahami bagaimana cara meminimalkan dampak yang diakibatkan dari sebuah bencana,” papar Sri Winoto.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
