PENANGANAN PEDAGANG PASAR JOHAR : DPD Komitmen Pantau Proses Penanganan Pedagang

Puluhan pedagang korban kebakaran Pasar Johar mengantre untuk mendapatkan nomor undian lapak berdagang di Jl. Agus Salim, Semarang, Selasa (12/5/2015). (Insetyonoto/JIBI/Solopos)

Penanganan pedagang pasar Johar akan terus dipantau olah DPD RI. Pemantauan meliputi permodalan, renovasi dan kredit bagi pedagang 

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kanalsemarang.com, SEMARANG—Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menyatakan komitmennya untuk terus memantau proses penanganan pedagang Pasar Johar pascakebakaran yang menghanguskan ribuan kios.

“Di samping relokasi dan renovasi pasar, kami melihat ada persoalan permodalan yang dihadapi pedagang Pasar Johar,” kata Anggota DPD RI asal Jawa Tengah Bambang Sadono di Semarang seperti dikutip Antara, Rabu (27/5/2015).

Hal itu diungkapkan mantan Sekjen Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) itu usai diskusi bertajuk “Bantuan Penyelesaian Kredit Pedagang Pasar Johar” yang diprakarsai DPD RI Provinsi Jateng.

Untuk membantu mengatasi masalah permodalan itu, pihaknya berinisiatif untuk mempertemukan mereka dengan kalangan perbankan agar semuanya jelas mengenai persoalan yang dihadapi.

“Supaya pedagang jelas, perbankan juga jelas. Kalau memang masih ada masalah, kami akan berusaha terus memantau. Syukur bisa ikut menyelesaikan,” kata Ketua Badan Pengkajian MPR RI itu.

Ia juga mempersilakan Kantor DPD Jateng dijadikan sebagai tempat bertukar informasi atau berkomunikasi untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi pedagang pascakebakaran Pasar Johar.

“Kalau seperti ini, kan ada penjelasan mengenai asuransi bagaimana, kredit baru bagaimana, dana sosial yang mau dibagikan dari CSR [corporate social responsibility] juga bagaimana,” katanya.

Bambang menegaskan DPD sudah sejak awal berkeinginan untuk membantu pedagang Pasar Johar yang menjadi korban kebakaran, termasuk mengutus anggotanya yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) setempat.

“Bahkan, hari pertama setelah kebakaran saya diperintahkan untuk membuka posko. Namun, menurut saya terlalu cepat kalau DPD yang mengambil langkah. Kan ada pemerintah kota dan provinsi,” katanya.