PENANGANAN BANJIR SOLO: Warga Terdampak Penanganan Banjir Solo di Nusukan Pilih Tunggu Rumah Baru Jadi

Waga Nusukan, Banjarsari, Solo, pilih tunggu rumah baru.

Solopos.com, SOLO—Sejumlah warga miskin di Kelurahan Nusukan, Banjarsari, Kota Solo, yang terdampak proyek Penanganan Banjir Kota Solo Paket 3 (Kali Pepe Hulu) mengaku tak sanggup jika diminta harus segera meninggalkan rumah lama mereka di wilayah bantaran Kali Anyar. Alasannya, warga tak punya uang untuk menyewa kontrakan atau kos.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Seorang warga Kampung Minapadi RT 006 RW 009 Nusukan, Kasdam, 62, enggan meninggalkan rumah lama di bantaran sebelum mendapat tempat tinggal pengganti.

Dia kini belum bisa menempati rumah baru di Dusun Kedunggupit, Desa Sawahan, Ngemplak, Boyolali karena belum juga dibangun. Proses pembangunan rumah tersebut bahkan baru memasuki tahap pengurukan tanah.

Sedangkan Kasdam tidak memiliki rencana untuk pindah sementara ke kontrakan atau kos selagi menanti pembangunan rumah baru karena tak punya cukup uang. (baca juga: Warga Terdampak Penanganan Banjir Solo Mulai Tinggalkan Bantaran Kali Anyar)

“Rencanannya saya akan pindah dari bantaran jika sudah ada rumah di Kedunggupit. Kalau harus ngontrak lebih dulu, saya tak punya uang lagi,” papar Kasdam saat ditemui Solopos.com di rumahnya, Senin (5/3/2018).

Kasdam menuturkan dirinya jelas tak bersedia jika harus mengontrak atau menyewa kos dengan memanfaatkan dana bantuan sosial (Bansos) pembongkaran rumah di bantaran pemberian Pemerintah Kota (Pemkot) Solo. Alasannya, uang Bansos dari Pemkot lebih baik digunakan untuk membangun rumah baru. Apalagi sisa dana Bansos yang kini dia pegang tinggalah sedikit.

Hal itu disebabkan karena dana Bansos telah dipakai untuk mencukupi berbagai kebutuhan relokasi lain, seperti membeli tanah, membayar biaya pecah sertifikat dan balik nama, dana kas pembangunan makam dan perbaikan jalan, biaya administrasi desa, hingga biaya urunan warga untuk membangun talud sungai.

Kasdam membeberkan sisa dana Bansos dari Pemkot yang kini masih dia pegang tinggal sekitar Rp2,7 juta. Dia menyadari jumlah dana tersebut jelas tidak cukup untuk membangun rumah baru di Kedunggupit. Oleh karena itu, Kasdam telah memiliki rencana untuk langsung berhutang seketika mendapatkan sertifikat tanah di Kedunggupit. Sertifikat tanah akan dipakai sebagai jaminan untuk berhutang.

Kasdam meminta Pemkot maupun pengurus Pokja Relokasi Warga Nusukan tak memburu-buru warga untuk segera pindah. Menurut dia, warga sulit pindah juga karena dampak dari kebijakan Pemkot dan Pengurus Pokja.

Kasdam menagih janji Wali Kota Solo, F.X. Hadi Rudyatmo yang pernah menyampaikan komitmen akan membangunkan kerangka dan atap bangunan rumah bagi warga bantaran di lokasi baru. Dia mengingat Wali Kota menyampaikan komitmen itu saat memberikan sosialsiasi awal kepada warga bantaran di Pendapa Kantor Kelurahan Nusukan pada 2017 lalu.

Namun kenyataannya sekarang, menurut Kasdam, warga dilepas untuk membangun kerangka dan atap bangunan sendiri-sendiri. Sedangkan Kasdam cukup kecewa dengan kinerja pengurus Pokja Relokasi yang tak mampu menekan pengeluaran warga bantaran.

“Uang Bansos yang saya pegang tinggal Rp2,7 juta. Kalau harus ngontrak, bisa-bisa saya tidak punya uang lagi untuk membangun rumah. Maka dari itu, saya akan bertahan di sini sampai nanti bisa membangun rumah baru di Kedunggupit. Saya tidak bisa menumpang lebih dulu juga di tempat sudara karena rumah mereka juga sempit. Saya tidak enak hati,” ungkap Kasdam.

Salah seroang warga Minapadi lainnya, Joko Purnomo, juga berencana akan tetap tinggal di bantaran hingga rumah baru di Kedunggupit telah selesai dibangun. Dia keberatan jika harus tinggal sementara di kontrakan atau kos karena tak punya cukup uang. Jika menghendaki warga bisa segera pindah, menurut Joko, Pemkot semestinya menyediakan tempat pengganti sementara yang bisa diakses secara gratis seperti di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa).

“Nyatanya Pemkot hanya bisa memfasilitasi sebagian warga untuk masuk Rusunawa,” jelasnya.