Penanganan Banjir di Sukoharjo Terganjal Anggaran dan Kewenangan

Solopos.com, SUKOHARJO–Penanganan bencana banjir di wilayah Kabupaten Sukoharjo masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah (PR).
Selain keterbatasan anggaran, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo terganjal kewenangan penanganan kebencanaan lantaran ranahnya berada di tangan Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS).

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sukoharjo Sri Maryanto mengatakan terus mengejar agar pemenuhan penanganan kebencanaan banjir termasuk dalam penyediaan pompa air dan pembangunan talud direalisasikan BBWSBS.  “Ada beberapa wilayah yang sangat memerlukan bantuan dengan penyediaan sejumlah fasilitas pendukung dari BBWSBS untuk penanganan masalah kebencanaan alam. Ini karena wilayah terdampak menjadi kewenangan dari BBWSBS,” katanya, Minggu (17/3/2019).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Dia menyebutkan wilayah yang membutuhkan penanganan masalah bencana alam seperti normalisasi Kali Langsur di Kelurahan/Kecamatan Sukoharjo. Wacana normalisasi sudah diajukan beberapa kali, namun tidak kunjung terealisasi. Akibatnya setiap kali musim penghujan selalu terjadi banjir. Banjir tak hanya merendam permukiman penduduk namun juga puluhan hektare lahan pertanian. Hal ini pun dikhawatirkan merusak tanaman padi hingga gagal panen.

“Normalisasi Kali Langsur menjadi kewenangan dari BBWSBS dan bukan Pemkab Sukoharjo. Karena itu penanganan sepenuhnya diserahkan ke pemerintah pusat. Namun kapan direalisasikan sampai sekarang belum ada kejelasannya,” katanya.
Penanganan masalah bencana alam juga sudah dimintakan BPBD Sukoharjo ke BBWSBS berkaitan tebing Sungai Bengawan Solo di Desa Dalangan, Kecamatan Tawangsari. Sebab sering terjadi longsor dan belum tertangani sampai sekarang. Dampak dari tebing sungai longsor tersebut bahkan membuat warga resah akan bahaya banjir bandang. BPBD Sukoharjo berharap ada penanganan masalah banjir oleh BBWSBS. Selain anggaran yang terbatas, kewenangan penanganan ada di tangan BBWSBS.

“Pengajuan permohonan sudah dilakukan secara resmi dari tingkat bawah sampai ke BBWSBS,” katanya.

Selain itu, dia menambahkan wilayah lain yang juga memerlukan bantuan yakni pembangunan talud permanen di Sungai Situri Desa Grogol, Kecamatan Weru. Sebab wilayah tersebut juga beberapa kali mengalami tanggul jebol hingga merendam ratusan ha lahan pertanian warga. Di Sungai Situri, selama ini kondiai tanggul masih berupa tanah liat dan belum dibangun permanen. Kondisi tersebut membuat tanggul rawan dan sering ada temuan titik yang jebol.

“Kami juga mengajukan usulan penanganan masalah banjir akibat luapan Sungai Bengawan Solo dengan pengajuan usulan pompa air,” katanya.
Setidaknya Pemkab Sukoharjo mengajukan permohonan bantuan pengadaan 16 pompa air untuk mengatasi persoalan banjir di Kabupaten Makmur. Perinciannya empat lokasi di wilayah Grogol, dua lokasi di wilayah Polokarto dan 10 unit pompa air untuk mencakup penanganan banjir di Mojolaban. Pengadaan pompa air dinilai mendesak direalisasikan guna penanganan banjir di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan fungsinya, mesin pompa ini akan bekerja memompa air yang menggenang di permukiman warga kemudian dibuang ke aliran sungai. Targetnya air cepat menyusut. Hal ini dinilai sangat efektif untuk meminimalisasi kerugian yang lebih besar.

“Saat ini ketersediaan pompa air hanya terdapat empat unit dari total kebutuhan 16 unit. Empat mesin pompa air tersebut hanya mampu mengkaver penanganan bencana banjir di wilayah Kecamatan Grogol,” katanya.
Padahal lokasi potensi bencana banjir tidak hanya berada di Kecamatan Grogol, namun beberapa kecamatan lain seperti Kecamatan Mojolaban. Mojolaban menjadi langganan banjir tahunan akibat meluapnya Sungai Bengawan Solo.

Camat Mojolaban Iwan Setiyono mengatakan saat ini warga di daerah Laban terpaksa swadaya untuk membangun rumah dan pompa air. Keberadaan pompa air ini mampu mengurangi dampak bencana banjir yang selalu melanda wilayah tersebut saat memasuki musim penghujan.
”Meski belum maksimal, setidaknya banjir bisa dikurangi dampaknya. Misalnya biasa banjir sampai setinggi satu meter, dengan adanya mesin pompa itu berkurang hanya setinggi 10 sentimeter,” katanya.

Dia menilai kebutuhan pompa air sangat mendesak untuk penanganan banjir di wilayahnya. Pihaknya memetakan ada ratusan hunian yang berpotensi banjir sata musim penghujan. Hunian tersebut berada di bantaran Sungai Bengawan Solo maupun aliran anak sungai yang menjadi langganan banjir. Beberapa wilayah langganan banjir ini adalah Desa Tegalmade, Plumbon, Gadingan, Palur, dan Laban.
“Gadingan dan Laban menjadi daerah paling rawan banjir, karena masih banyak hunian berada di dalam bantaran Sungai Bengawan Solo. Jumlah huniannya ada ratusan,” katanya.