Penambangan pasir di Bantul menggunakan mesin sedot dianggap merusak ekosistem sungai
Harianjogja.com, BANTUL-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul menyatakan penambangangan pasir dengan menggunakan mesin sedot berdampak negatif pada lingkungan.
Promosi Strategi Telkom Jaga Jaringan Demi Layanan Telekomunikasi Prima
Kepala Bidang Konservasi Badan Lingkungan Hidup (BLH) Bantul, Sunarso menegaskan, penambangan pasir menggunakan mesin penyedot sejatinya memang bisa membahayakan bangunan di sekitar lokasi penambangan.
Bangunan seperti dam, talud bahkan bendungan hingga jalan raya, menurutnya bisa terancam akibat penyedotan pasir oleh mesin.
“Karena kalau dengan menggunakan mesin, tidak ada yang tahu to, area pasir yang tersedot sampai sejauh mana,” katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (12/8/2015).
Dikatakannya, jika dengan menggunakan mesin sedot, material sungai yang tersedot bisa dipastikan tak hanya pasir. Namun biota sungai pun tidak menutup kemungkinan juga ikut tersedot. Jika hal ini dibiarkan dalam waktu yang lama, ia khawatir biota dan ekosistem sungai akan terganggu.
Itulah sebabnya, wajar saja jika pemerintah melalui aparat keamanan menghentikan aktivitas peenambangan pasir dengan menggunakan mesin penyedot tersebut. Karena khawatir membahayakan kelestarian lingkungan sekitar.
Sedangkan terkait klaim dari para penambang mengenai ketidakjelasan prosedur pengajuan izin penambangan galian C, ia pun membantahnya. Dikatakannya, semua prosedur perizinan sepenuhnya menjadi kewengan dari pemerintah DIY.
“Kami hanya diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan area mana saja yang diperbolehkan untuk ditambang,” terangnya.
Memang, sejak diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, wewenang terhadap izin produksi penambangan galian C diberikan sepenuhnya kepada pemerintah provinsi. Itulah sebabnya, pihak pemkab Bantul pun merasa tidak berhak untuk menerbitkan izin tersebut.
Meski begitu, pihak BLH masih diberikan tugas oleh Pemda DIY untuk melakukan pemantauan aktivitas penambangan pasir di sungai. Itulah sebabnya, jika pihaknya menemukan adanya penambangan di lokasi-lokasi yang terlarang bagi aktivitas penambangan, maka pihaknya berhak memberikan rekomendasi kepada pemerintah DIY untuk menindaklanjutinya.
Senada, mantan Kepala Dinas Sumber Daya Air Ignatius Yulianto pun menyatakan kewenangan izin tersebut ada pada pihak pemerintah DIY. Menurutnya, rekomendasi yang diberikan oleh pihak Pemkab Bantul sejauh ini hanyalah terkait rekomendasi lokasi penambangan saja.
“Artinya, kalau memang lokasi itu masuk zona pertambangan, ya monggo. Tapi yang menentukan langkah selanjutnya tetap pihak pemerintah DIY,” tegasnya.
Sebelumnya, ratusan penambang pasir di sepanjang Sungai Progo yang meliputi 3 kabupaten, Sleman, Bantul, dan Kulonprogo, Selasa (7/12/2015) siang lalu telah melayangkan surat terbuka kepada Gubernur DIY.
Mereka memprotes sikap pemerintah yang tak konsisten terhadap penindakan pada aktivitas pertambangan pasir di Sungai Progo.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
