Pemuda Muhammadiyah Minta Ahok Nonaktif, Ini Respons Jokowi

PP Pemuda Muhammadiyah menemui Presiden Jokowi di Istana untuk meminta Ahok dinonaktifkan.

Solopos.com, JAKARTA — PP Pemuda Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menonaktifkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Hal itu disampaikan organisasi otonom Muhammadiyah tersebut saat bertemu Presiden di Istana Merdeka.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Ketua PP Pemuda Muhammadiyah? Danhil A Simanjuntak mengatakan penonaktifan Ahok dinilai penting dari sisi hukum. Terlebih, perbedaan pendapat terkait kasus Ahok telah menimbulkan kebisingan politik.

“Tadi kami menyampaikan begitu kepada Pak Jokowi, tetapi beliau tidak mau masuk dalam ruang debat itu,” kata Danhil di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (20/2/2017).

?Dia menambahkan Kepala Negara memilih untuk bersikap dengan tegas jika terdapat keputusan hukum dari institusi yang formal. Saat ini, argumentasi yang berkembang dari individual ahli hukum dan berbeda-beda.

Pihaknya menuturkan keputusan hukum formal? yang dimaksud Jokowi adalah fatwa Mahkamah Agung (MA) maupun putusan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Apapun fatwa yang dikeluarkan atau putusan PTUN akan diikuti. “Keputusan Presiden harus ada landasan konstitusi dan hukumnya,” ujarnya.

Sebelumnya, seusai pertemuan dengan Kepala Negara di Istana Merdeka, Senin (13/2/2017) lalu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan pemerintah meminta fatwa dari MA. Hal ini karena terlalu banyak tafsir mengenai boleh atau tidaknya Ahok tetap menjabat sebagai gubernur akibat status tersangka.

“Saya pikir itu merupakan langkah yang cukup elegan. Jadi di tengah banyak tafsir tentang aktif atau non aktif ini, maka jalan terbaik adalah meminta fatwa MA. Nah, kalau sudah ada pandangan resmi MA, maka laksanakan apa yang menjadi pandangan resmi itu.” kata Haedar.