Madiunpos.com, SURABAYA — Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menerapkan SPP gratis untuk jenjang SMA/SMK di wilayah setempat mulai bulan Juli 2019 atau saat tahun ajaran baru nanti.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan meski gratis bukan berarti siswa tidak memiliki kewajiban membayar uang SPP sama sekali. Namun sifatnya seperti sumbangan yang diberikan dengan nominal sama kepada setiap SMA/SMK di Jatim.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
“SPP gratis SMA SMK negeri dan swasta ini kan indeksnya tidak sama, tergantung dari kemahalan setempat,” katanya, Senin (18/2/2019), di Surabaya.
Dia mencontohkan misalnya sumbangan dari Pemprov Jatim senilai Rp150.000, lalu, SPP di satu sekolah mencapai Rp200.000, maka sisanya yang Rp50.000 menjadi tanggungan orang tua murid.
“Misalnya dari bantuan SPP Pemprov, kita ambil contoh katakan seandainya Surat Edaran Gubernur di Surabaya menyebut SPP swasta di Surabaya itu Rp200.000 katakan ternyata bantuan SPP-nya dari Pemprov Rp150.000, maka orang tua murid masih punya tanggungan Rp50.000,” ujarnya.
Sedangkan untuk seragam gratis bagi siswa-siswi SMA/SMK di Jatim akan diberikan kepada seluruh siswa baru karena memang hal tersebut menjadi hak setiap siswa.
“SMA SMK negeri maupun swasta akan mendapatkan seragam gratis, kita koordinasi dengan Pak Emil (Wagub Jatim Emil Dardak), kemudian dengan Pak Dinas Pendidikan. Apa dimungkinkan nanti setelah diserahkan. Kan ada SMA/SMK Negeri tertentu yang memang mereka tidak butuh itu, tapi atas nama keadilan hak mereka dapat,” katanya.
Senada, Kepala Dinas Pendidikan Jatim Saiful Rachman mengatakan pada kebijakan per Juli 2019, untuk sekolah swasta penggratisan itu berupa tunjangan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Gubernur yang untuk tiap daerahnya berbeda, bukan sepenuhnya gratis.
“Siap di bulan Juli untuk SMA/SMK negeri dan swasta. Tapi, kalau swasta tidak full, kan swasta bayarnya mahal-mahal. Tapi, kita standarnya dana kita sesuai dengan SE Gubernur,” kata Saiful di Surabaya, Rabu (20/2/2019).
Saiful menambahkan jika SE Gubernur di setiap wilayahnya berbeda-beda, melihat dari kebutuhan wilayah tersebut. Selain itu, hingga kini Dispendik Jatim masih menggunakan SE Gubernur Soekarwo.
“Setiap wilayah beda-beda. Nanti tergantung beliaunya (Gubernur Khofifah Indar Parawansa), tergantung kebijakan beliaunya di periode berikutnya tahun 2020 bisa jadi SE baru. Karena ini sudah menjadi program gubernur yang lama,” katanya.
Mengenai SPP SMA/SMK Negeri, Saiful mengatakan memang sepenuhnya sudah ditanggung pemerintah, namun jika ada kebutuhan sekolah yang lain perlu didiskusikan terlebih dahulu.
“Gratis SPP-nya. Tapi, kalau ada komite peruntukan-peruntukan misalkan tambahan apa-apa, harus dibicarakan karena tidak sebesar yang dulu. Karena SPP sudah dicover semua,” ujarnya.
Silakan KLIK dan LIKE untuk lebih banyak berita Madiun Raya
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
