Ilustrasi kekeringan. (Twitter)

Semarangpos.com, SEMARANG — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) hanya mengalokasikan dana Rp320 juta untuk mengatasi bencana kekeringan di wilayahnya pada tahun 2019 ini. Anggaran yang bersumber dari APBD Jateng 2019 itu mengalami penurunan sekitar 46% dibanding besarnya dana tahun lalu yang mencapai Rp600 juta.

Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, mengaku tidak khawatir dengan besaran anggaran bencana kekeringan tersebut. Ia yakin dana sebanyak itu mampu mencukupi kebutuhan dalam penanggulangan bencana kekeringan pada musim kemarau, seperti saat ini.

“Kalau kurang nanti kita tambahi. Mudah-mudahan kemarau enggak panjang. Makanya kita perlu rapat. BUMD [badan usaha milik daerah] kita ajak, BUMN [badan usaha milik nasional] kita ajak. Salah satunya untuk mencari sumber [dana] yang ada. Nanti, biasanya pasti ada,” ujar Ganjar saat dijumpai wartawan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Senin (1/7/2019).

Menurut Ganjar anggaran sekitar Rp320 juta untuk mengatasi kekeringan terbilang cukup. Apalagi, saat ini setiap kabupaten dan kota di Jateng juga sudah memiliki anggaran untuk mengatasi kekeringan di wilayahnya.

Total hingga saat ini sudah ada 10 kabupaten dan kota di Jateng yang terdampak kekeringan. Ke-10 daerah itu, yakni Cilacap, Purbalingga, Banyumas, Purworejo, Klaten, Grobogan, Temanggung, Pemalang, Tegal, dan Kota Semarang.

Sementara itu ada sekitar 2 juta penduduk yang tersebar di 1.319 desa dari 287 kecamatan dan 31 kabupaten/kota yang diprediksi terdampak kekeringan. “Sebenarnya petanya sudah cukup jelas dan lengkap, karena ini terjadi setiap tahun. Jadi pola antisipasinya saja yang perlu kita siapkan. Oleh karena itu, saya minta BPBD [Badan Penanggulangan Bencana Daerah] memetakan desa mana saja yang terdampak itu? Kira-kira kebutuhan airnya berapa dan apa saja potensi penyakit yang timbul,” terang Ganjar.

Terpisah, Kepala BPBD Jateng, Sudaryanto, mengatakan dari 10 kabupaten/kota yang saat ini sudah terdampak kekeringan seluruhnya sudah meminta pasokan air bersih. Kendati demikian, kebutuhan air bersih itu sudah mampu ditangani oleh pemerintah kabupaten/kota setempat.

“Sampai sekarang belum ada yang minta pasokan air bersih ke provinsi [BPBD Jateng]. Selain anggaran Rp320 juta, kami juga menyiapkan 1.000 tangki air bersih untuk mengatasi kekeringan,” ujar Sudaryanto.

KLIK dan LIKE di sini untuk lebih banyak berita Semarang Raya


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten