PEMOTONGAN SUBSIDI: Potongan Subsidi Sapi Bunting Dikembalikan

Ilustrasi (JIBI/Bisnis Indonesia/dok)

Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya

Pertemuan tersebut dihadiri juga oleh Kabid Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, Eko Sutarti dan Kabid Peternakan Dinas Pertanian Klaten, Sri Muryani. “Saya sudah menerima Rp300.000. Sebelumnya, saya hanya mendapat Rp200.000. Dengan begitu, sekarang saya mendapatkan Rp500.000,” ujar Ratno Miharjo, 45, warga Dukuh Remengkidul, Desa Tlogowatu saat ditemui wartawan seusai pertemuan.

Ketua Kelompok Tani Lumampah, Nali Pawiro mengakui sedianya subsidi itu diberikan Rp500.000 kepada warga pemilik sapi bunting. Akan tetapi, berdasarkan musyawarah kelompok tani, subsidi itu dipotong Rp300.000. Hasil pemotongan subsidi itu rencananya akan dikembangkan dengan cara dibelikan sapi. “Ada sisa Rp96 juta. Sesuai kesepakatan kelompok dana itu dibelikan 11 ekor sapi untuk dikembangkan. Nanti warga juga akan memperoleh hasilnya setelah sapi itu berkembang. Namun, kesepakatan itu menimbulkan gejolak di masyarakat sehingga kami mengembalikan sisa Rp300.000 yang belum diberikan sebelumnya,” terang Nali.

Menurut Nali, bantuan subsidi dari pemerintah pusat itu diberikan kepada 280 warga yang memiliki 320 sapi bunting. Setiap ekor sapi bunting mendapat jatah subsidi senilai Rp500.000. Bantuan yang berasal dari APBN 2011 itu diberikan melalui Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. “Kami sudah meminta anggota kami untuk menyosialisasikan pengambilan sebagian subsidi untuk dikembangkan itu. Tetapi, kesepakatan itu tidak tersosialisasikan sehingga terjadi salah paham seperti ini,” tutur Nali.

Saat ditemui wartawan seusai pertemuan, Eko Sutarti mengatakan di daerah lain di Jawa Tengah tidak ada gejolak dalam pembagian subsidi sapi bunting. Sebenarnya dia tidak mempersoalkan jika subsidi itu sengaja dipotong untuk dikembangkan asalkan warga penerima subsidi diajak bermusyawarah. “Kuncinya adalah keterbukaan dan komunikasi. Kalau niat baik itu tidak tersosialisasikan kepada warga maka timbul prasangka buruk di kalangan masyarakat,” tutur Eko.

JIBI/SOLOPOS/Moh Khodiq Duhri