Tutup Iklan
Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (Bisnis-Wahyu Darmawan)

Solopos.com, SURABAYA -- Pemerintah Kota Surabaya tengah merumuskan kurikulum pendidikan antikorupsi untuk siswa SD - SMP sebagai bentuk pendidikan karakter sejak dini.

Wali Kota Surabaya, https://news.solopos.com/read/20190819/496/1013180/risma-disiapkan-gantikan-anies-baswedan-2024-pdip-dia-sudah-di-jakarta">Tri Rismaharini, mengatakan metode untuk pencegahan korupsi ini akan dikemas menjadi mata pelajaran yang akan disampaikan oleh para guru.

"Kalau pembuatan kurikulum ini tidak menggunakan Peraturan Wali Kota (Perwali), bisa langsung dijalankan dalam hal ini melalui Dinas Pendidikan Kota Surabaya,” katanya dalam rilis, Selasa (20/8/2019) seperti dikutip dari bisnis.com.

Dia menjelaskan kurikulum antikorupsi nantinya diintegrasikan dalam pelajaran PPKN. Pelajaran itu akan dikemas semenarik mungkin agar siswa-siswi tidak bosan dan tetap tertarik mengikuti pelajaran tersebut. 

"Yang paling penting dari kurikulum ini adalah penerapannya secara terus menerus dimulai dari hal-hal sederhana," imbuhnya.

Adapun program pendidikan antikorupsi ini bekerja sama dengan Saya Perempuan Anti Korupsi (SPAK) Indonesia. Pada 2016, Pemkot Surabaya telah bekerja sama dengan SPAK dengan membagikan 1.000 modul anti korupsi berupa alat permainan kepada 1.000 guru PAUD se-Surabaya.

Gerakan SPAK merupakan program yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Gerakan ini diisi dan diberdayakan oleh perempuan seluruh Indonesia. Agen-agen SPAK terdiri dari berbagai latar belakang perempuan mulai dari ibu rumah tangga, aktivis, guru, hingga perempuan yang berkarier di pemerintahan dan swasta. 

"SPAK akan menggelar diskusi dalam sebuah forum yang melibatkan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), serta Dispendik Kota Surabaya," imbuh Direktur SPAK Indonesia, Maria Kresentia.

Tulis Komentar Anda

Berita Terkait

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten