Tutup Iklan

Pemkot Solo Tunggu Aturan Soal Seleksi PPPK

Pemerintah Kota Solo masih menunggu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Pemkot Solo Tunggu Aturan Soal Seleksi PPPK

SOLOPOS.COM - Syarat calon PPPK (Solopos/Galih Ertanto)

Solopos.com, SOLO -- Pemerintah Kota (Pemkot) Solo masih menunggu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terkait Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). 

Sebab, belum ada kejelasan pasti penyelenggara dan anggaran yang akan menanggung PPPK antara pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Solo, Rakhmat Sutomo, saat ditemui solopos.com di ruang kerjanya Jumat (25/1/2019) mengatakan dalam rapat koordinasi nasional di Batam pada Rabu-Kamis (23-24/1/2019) mengatakan penyelenggaraan seleksi PPPK dan seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) belum ada petunjuk detail yang pasti.

“Masalah anggaran mengenai siapa yang menanggung jadi dan penyelenggaraan seleksi belum memperoleh keputusan. Kalau dibebankan di Pemda tidak memungkinkan, sekarang penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah [APBD] kan sudah selesai sehingga tidak memungkinkan untuk ditanggung Pemda,” ujarnya.

Menurut Rakhmat Sutomo, dalam perekrutan PPPK pada tahun 2019 hanya akan ada tiga formasi yakni pendidikan, kesehatan, dan penyuluh pertanian pada tenaga eks honorer kategori dua (K2).

Pada formasi pendidikan akan mengutamakan tenaga pendidik eks honorer K2 dengan jenjang pendidikan sarjana.

“Rencana mekanisme perekrutan yakni Pemda mengajukan formasi kebutuhan pegawai dan kesanggupan ketersediaan anggaran mutlak, namun saat rakornas dibantah daerah tidak bisa menyanggupi hal itu. Sehingga saat ini menunggu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan. Memang pada arahannya seleksi pada Februari berjalan tapi sistem seleksinya dilepas ke daerah,” ujarnya.

Dia menambahkan seleksi akan diarahkan kepada kota yang memiliki fasilitas untuk menyelenggarakan dengan peralatan layaknya Ujian Nasioal Berbasis Komputer (UNBK) termasuk segala pembiayaannya.

Ia menambahkan dalam rakornas itu dapat dikatakan deadlock karena seluruh daerah telah menutup penyusunan APBD. Namun, hal itu dapat dilaksanakan apabila ada surat dari Kemenkeu untuk APBD mendahului perubahan. Hal itu dirasa tidak memungkinkan dan sangat berisiko terhadap keuangan daerah.

Menurutnya, Kota Solo juga tidak dapat menyelenggarakan seleksi PPPK apabila seluruhnya ditanggung oleh Pemda. Ia berharap pelaksanaan seleksi PPPK seperti pelaksanaan CASN yang seluruh pembiayaan ditanggung oleh pemerintah pusat.

Seleksi PPPK tidak akan berlangsung dalam satu tahapan saja melainkan berulang kali hingga kebutuhan tenaga kerja tercukupi. Dalam seleksi PPPK tidak ada batasan usia, bahkan satu tahun menjelang pensiun pun masih dapat mengikuti seleksi.

Kota Solo diprakirakan dalam seleksi PPPK hanya akan membuka pada formasi pendidikan eks-K2 saja. Jumlah kebutuhan yang akan diserap juga belum dapat ditentukan pasalnya belum adanya kejelasan mengenai anggaran.

“Bagi kami itu masih gelap PPPK dan CASN, PP Nomor 49 Tahun 2018 tidak ada kata pelaksana kembali. Kita perlu membuat rumah dulu untuk pekerjaan pelaksana. Misalnya, penjaga SD harus dibuatkan rumah dulu apakah analis pekerjaan atau analis jabatan,” ujarnya. 

Berita Terkait

Berita Terkini

Lengkapi Barang Bukti, Polisi Sragen Ubek-Ubek Jamban Cari Celana Dalam Bocah Korban Pencabulan Sukodono

Polisi Sragen mengubek-ubek jamban untuk mencari celana dalam milik bocah korban pencabulan di Sukodono sebagai barang bukti,

Daihatsu Luncurkan Rocky 1.2L Terbaru di Indonesia

Daihatsu Rocky 1.2L merupakan hasil pengembangan putra-putri Indonesia melalui tim R&D PT.Astra Daihatsu Motor (ADM).

Waspada! 35 Persen Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Di Klaten Tak Punya Komorbid

Sebanyak 35% dari total jumlah pasien positif Covid-19 Kabupaten Klaten yang meninggal diketahui tidak memiliki komorbid.

Heboh Ivermectin untuk Pengobatan Covid-19, Bagaimana Faktanya?

Menanggapi kabar itu, Badan POM menjelaskan penggunaan Ivermectin untuk pengobatan Covid-19.

Perusakan Makam di Solo Dilakukan Anak-Anak, Pemerhati Anak: Ini Tanggung Jawab Bersama!

Pemerhati Anak, Ketua Sahabat Kapas, Dian Sasmita, menanggapi perusakan makam yang dilakukan oleh sepuluh anak-anak di Mojo, Pasar Kliwon, Solo.

BPCB Jateng Tutup Candi Ceto dan Sukuh Karanganyar, Ada Apa Ya?

BPCB Jateng menutup objek wisata Candi Sukuh, Candi Ceto, dan Museum Sangiran Klaster Dayu, Karanganyar, mulai 22 Juni hingga 2 Juli.

Habis Kunker, Puluhan Anggota DPRD Bantul Jalani Swab PCR

Anggota Dewan menjalani swab PCR karena Ketua DPRD Bantul dan salah satu anggota Komisi B dinyatakan positif Covid-19 seusai kunker.

Mangkrak 1 Tahun, Begini Kondisi SDN 2 Kragilan Sragen yang Disiapkan untuk Isolasi Pasien Covid-19

Bangunan SDN 2 Kragilan, Kecamatan Gemolong, Sragen, sudah tidak terpakai sejak setahun terakhir akan digunakan untuk tempat isolasi.

Terlambat Naik, Penjala Ikan di Banjarnegara Ini Terjebak di Tengah Sungai

Seorang penjala ikan di sungai serayu, Desa Bandingan, Kecamatan Sigaluh, Kabupaten Banjarnegara yang terjebak di tengah arus aliran deras sungai.

Euro 2020 Malam Ini: Cheska Vs Inggris dan Kroasia Vs Skotlandia

Inggris dan Rep Cheska sudah pernah bertemu sebanyak empat kali sejak 1998. Hasilnya, Inggris mampu menyabet dua kemenangan, Republik Cheska satu kali menang, sementara sisanya berakhir imbang.

Sepeda Anti Jatuh dari Tiongkok, Tetap Seimbang Saat Berhenti

Seorang Vlogger asal Beijing, Tiongkok menunjukkan sebuah sepeda otonom yang mampu tetap seimbang tanpa jatuh saat dalam keadaan berhenti.

Hipertensi Komorbid Penyebab Kematian Terbanyak Pasien Covid-19

Selain menjadi komorbid penyebab kematian terbanyak pasien Covid-19, hipertensi dikenal juga sebagai silent killer.