Pemkot Solo Diminta Uji Kualitas Takjil di Pinggir Jalan

<p><strong>Solopos.com, SOLO</strong> — Pemerintah Kota (Pemkot) Solo diminta tak hanya mengawasi <a title="3 Tempat di Solo Ini Terlarang untuk Jualan Takjil" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180516/489/916550/3-tempat-di-solo-ini-terlarang-untuk-jualan-takjil">pedagang kaki lima </a>&nbsp;(PKL) takjil dari segi pemanfaatan tempat untuk berjualan, melainkan bisa lebih jauh dengan menguji kualitas makanan dan minuman yang dijual kepada masyarakat.</p><p>Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gita Pertiwi, Titik Eka Sasanti, menilai sangat diperlukan sekali peran Pemkot Solo dalam memastikan kualitas makanan maupun minuman yang dijual para PKL takjil menjelang waktu berbuka puasa. Dia khawatir para PKL takjil menggunakan bahan tambahan pangan yang tidak dianjurkan dikonsumsi masyarakat.</p><p>Titik menyebut tidak menutup kemungkinan <a title="PKL Pedaringan Solo Pindah Juni" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180513/489/915602/pkl-pedaringan-solo-pindah-juni">PKL </a>&nbsp;takjil menggunakan bahan tambahan pangan berbahaya baik berupa pewarna, pengenyal, pemanis, maupun penguat rasa demi menarik minat konsumen dan mendapatkan keuntungan berlebih.</p><p>"Sangat perlu sekali kualitas makanan dan minuman yang dijajakan oleh PKL takjil dicek oleh petugas. Pemkot hanya perlu mengambil sampel makanan dan minuman untuk kemudian diperiksa,&rdquo; kata Titik saat diwawancarai Solopos.com, Kamis (17/5/2018).</p><p>LSM Gita Pertiwi merupakan salah satu LSM di Solo yang fokus pada pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pelaksanaan program tersebut, LSM Gita Pertiwi lebih sering mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan lingkungan termasuk di dalamnya ajakan untuk mengonsumsi pangan yang sehat.</p><p>Titik membeberkan Pemkot Solo perlu melakukan upaya preventif supaya masyarakat tak menjadi korban makanan dan minuman tak sehat. Terkait dengan takjil, Pemkot semestinya dari awal mengedukasi konsumen untuk bisa memilih makanan dan minuman yang sehat serta halal.</p><p>&ldquo;Pemkot semestinya dari awal bisa menyediakan poster atau leaflet yang berisi materi edukasi tentang ciri-ciri makanan dan minuman sehat. Jika memungkinkan, petugas pemerintah memberi sosialsiasi langsung dengan mendatangi pusat kuliner takjil,&rdquo; jelas Titik.</p><p>Titik menilai Pemkot selama ini kurang bisa menangkap peluang kehadiran para<a title="60% PKL Belakang UNS Solo Enggan Bongkar Lapak" href="http://soloraya.solopos.com/read/20180517/489/916545/60-pkl-belakang-uns-solo-enggan-bongkar-lapak"> PKL</a>&nbsp;takjil yang selalu membanjiri sudut-sudut kota Solo setiap Ramadan. Menurut dia, idealnya para PKL takjil tersebut jangan sampai dibiarkan bebas berjualan di mana-mana karena rawan menganggu ketertiban umum dan membikin kesan kumuh pada Kota Bengawan.</p><p>Titik mengusulkan Pemkot mulai membentuk sentra atau lokasi khusus untuk PKL takjil berjualan. Sentra PKL takjil bisa dibuat skala kota atau bisa juga dibikin di masng-masing kecamatan maupun kelurahan.</p><p>&ldquo;Di belakang atau dalam Gelora Manahan menurut saya sama-sama cocok untuk dijadikan sebagai sentra kuliner takjil. Jika sudah dibentuk itu, PKL yang berjualan di luar terpaksanya nanti harus ditertibkan. Keberadaan sentra kuliner takjil ini penting juga untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan pengawasan kualitas pangan yang dijual,&rdquo; tutur Titik.</p><p><br /><br /></p>

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi