Pemkot Ngotot Bangun Jembatan Bawah Tanah

FX Hadi Rudyatmo (Dok/JIBI/SOLOPOS)

SOLO–Kritik yang dilontarkan DPRD Solo ihwal wacana pembangunan jembatan penyeberangan bawah tanah (JPBT) diabaikan Pemkot. Walikota Solo, FX Hadi Rudyatmo, menegaskan pembangunan JPBT merupakan pemenuhan fasilitas publik dan layak direalisasikan.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Hal itu disampaikannya saat ditemui wartawan di Balaikota, Minggu (31/3/2013) malam.

“Masalahnya bukan prioritas atau tidak, ini pemenuhan fasilitas bagi masyarakat,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, kalangan dewan menolak wacana pembangunan JPBT lantaran dinilai bakal muspra. DPRD menuding pembuatan jembatan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Rencananya, JPBT akan dibikin di tiga titik yakni Jl Jenderal Sudirman, Jl Slamet Riyadi dan Jl Kolonel Sutarto.

“Mau memberi fasilitas kok nunggu yang nyebrang. Ya besok pasti ada. Titik yang ditentukan itu sudah dikaji, tidak asal usul,” tukas Walikota.

Rudy merujuk Jl Kolonel Sutarto, tepatnya depan Rumah Sakit dr Moewardi yang hampir setiap hari macet. Menurut Rudy, banyak keluhan dari warga umum maupun difabel lantaran sulit menyeberang jalan. Pelican crossing yang sudah disediakan dinilai kurang efektif memberi aksesibilitas pejalan kaki.

“Dulu rencana mau dibuat jembatan penyeberangan atas tanah, tapi setelah dihitung biayanya lebih besar karena butuh lift,” katanya.

Walikota juga membantah JPBT tidak diperlukan di Jl Jenderal Sudirman. Berdasar pengamatannya, banyak pejalan kaki dari arah Pucangsawit kesulitan melintas ke Balaikota. Zebracross yang ada dinilai belum memberi rasa aman lantaran karakter jalan yang bebas hambatan. “Selain itu, kawasan Jensud merupakan pusat budaya Solo. Akan lebih santun jika jembatan ditaruh di bawah.”

Pihaknya berharap DPRD mendukung usulan pembuatan terowongan bawah tanah. Jika terealisasi, Rudy menyebut JPBT Solo akan menjadi yang pertama di Jawa Tengah. “Bisa memberi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.”

Agus Djoko Witiarso. (Dok/JIBI/SOLOPOS)

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Solo, Agus Djoko Witiarso, membenarkan banyaknya usulan pembuatan JPBT dari masyarakat, khususnya JPBT di Jl Kolonel Sutarto. Namun demikian, pihaknya berjanji membuat konsep yang jelas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

“Pembuatan JPBT ini sebenarnya bermula dari aspirasi masyarakat. Terlepas masalah itu [penolakan DPRD], kami terus mengkaji perencaan hingga matang,” terangnya.

Disinggung biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan, Agus belum bisa menjawab. Namun pihaknya menaksir biaya JPBT tak akan jauh dari pembuatan jembatan penyeberangan konvensional.

“Detailnya masih menunggu DED [detail engineering design].”