Pemkot butuh Rp 45 M untuk program relokasi

Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo membutuhkan sedikitnya Rp 45 miliar untuk program relokasi warga bantaran Sungai Bengawan Solo yang tinggal di tanah hak milik (HM). Anggaran itu untuk mengganti rugi 363 bidang tanah persil yang harus ditinggalkan warga.

Ketua Tim Penanganan Pascabanjir 2007 Kota Solo, Budi Suharto, ditemui di Balaikota, Jumat (24/7), mengungkapkan nilai anggaran itu diperoleh setelah dilakukan penghitungan terhadap luas tanah milik masing-masing warga yang dilakukan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) Solo.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

“Angkanya kira-kira sebesar itu. Sangat besar memang. Tapi itu sudah konsekuensi karena tanah hak milik itu memang ada sebelum tanggul dibangun,” ujar Budi, yang juga menjabat Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah (Setda) Solo.

Ditanya kapan relokasi bagi warga di tanah HM tersebut, Budi mengaku belum bisa memastikan. Masalahnya, anggaran senilai Rp 45 miliar itu juga belum bisa dipastikan akan dicarikan dari mana. Tak hanya itu, Budi mengatakan, pihaknya juga belum memperoleh kepastian dari Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) mengenai tanah HM mana yang dulu sudah dibebaskan dan diganti rugi, dan mana yang belum.

Mengenai tuntutan warga bantaran Semanggi agar bantuan dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menkokesra) senilai Rp 8,5 juta diberikan langsung kepada warga tanpa potongan dan tanpa embel-embel untuk relokasi maupun renovasi, Budi mengaku pihaknya masih butuh waktu untuk memutuskannya. “Ini berkaitan dengan aspek ketepatan peruntukan. Kami membutuhkan waktu untuk mencermati, supaya tidak salah langkah.

Misalnya, untuk kawasan terlarang seperti bantaran kan sebenarnya tidak boleh untuk hunian. Kalau kemudian warga di sana menerima bantuan hibah utuh tanpa embel-embel apapun, apakah secara aturan itu diperbolehkan?” terang Budi.
shs