Solo (Espos)–Pemerintah Kota (Pemkot) menegaskan tidak ada unsur politis dalam peluncuran program Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Solo (BPMKS). Persoalan yang muncul hanyalah terkait waktu peluncuran yang kebetulan berbarengan dengan ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Solo.
Hal tersebut ditandaskan sejumlah pejabat Pemkot Solo, dalam jumpa pers untuk mengklarifikasi isu politisasi yang berkembangan di kalangan masyarakat, di Balaikota, Rabu (21/4).
Promosi Banjir Kiper Asing Liga 1 Menjepit Potensi Lokal
“Kalau tahun ini tidak ada Pilkada, BPMKS tetap akan kami luncurkan bulan April. Janganlah ini dikaitkan dengan hal-hal politis atau semacamnya, birokrasi bebas dari kalkulasi politik,” tandas Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, Rabu (21/4).
Menurut Budi, pembahasan mengenai BPMKS sudah digulirkan sejak pembahasan anggaran untuk APBD kota 2010. Hal sama ditegaskan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora), Rakhmat Sutomo.
Rakhmat menerangkan kepastian anggaran BPMKS senilai Rp 23 miliar diterima pihaknya Januari. Namun, untuk segera mencairkan anggaran itu dibutuhkan pembahasan yang lebih detail, melibatkan kalangan masyarakat, sekolah dan Dewan Pendidikan Kota Solo (DPKS).
Rakhmat juga menolak disebut menyesuaikan launching BPMKS dengan masa kampanye Pilkada. “Kalau diundur, dicairkan setelah April, sekolah-sekolah bisa kolaps. Dari mana sekolah menanggung dana operasional di luar bantuan dari pusat dan provinsi?,” ujarnya.
tsa
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
