SOLOPOS.COM - Penyerahan Laporan opini WTP dilakukan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah Ayub Amali secara langsung kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo (kanan) di Auditorium BPK Jawa Tengah, Senin (3/5/2021) di Semarang. (Istimewa)

Solopos.com, WONOGIRI – Pemerintah Kabupaten Wonogiri kembali menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah.

Penyerahan Laporan opini WTP dilakukan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Jawa Tengah Ayub Amali secara langsung kepada Bupati Wonogiri Joko Sutopo di Auditorium BPK Jawa Tengah, Senin (3/5/2021) di Semarang.

Promosi Mitsubishi XForce: Stylish untuk Wanita, Praktis buat Ibu Muda

Capaian ini menjadikan Wongiri mendapatkan enam kali berturut-turut opini WTP dalam kurun waktu enam tahun terakhir.
Prestasi Pemkab Wonogiri meraih enam kali WTP dalam pengelolaan keuangan juga berdampak pada minimnya rekomendasi dari BPK. Tahun ini, BPK hanya memberikan tiga catatan dalam laporan hasil pemeriksaannya.

Baca Juga: Tiga Serangkai Dukung Program Merdeka Belajar

“Dari rekomendasi yang diberikan pada LKPD, ada penurunan yang signifikan. Saat pertama kami meraih WTP ada 21 catatan yang harus ditindaklanjuti selama 60 hari. Tahun ini catatan itu tinggal tiga saja yang harus ditindaklanjuti dari rekomendasi BPK,” kata Bupati.

Prestasi WTP ini menurut Bupati harus dimaknai sebagai satu capaian kerja kolektif yang di dalamnya ada sinergisitas, koneksitas dan dukungan dari seluruh elemen masyarakat. “Opini WTP ini harus dimaknai bentuk komitmen Pemkab Wonogiri untuk senantiasa melakukan perbaikan terhadap manajerial kinerja,”ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa opini WTP menjadi target tertinggi dalam tata kelola anggaran keuangan darerah. Untuk itu, Pemkab akan lebih fokus agar kemampuan anggaran itu dikelola kepada satu basis potensi yang tepat sasaran, bisa dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat.

Baca Juga: Ribuan Pemudik Sudah Tiba di Wonogiri, Bagaimana Strategi Pemkab?

Penyerahan Secara Virtual

Kegiatan digelar bersamaan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD pada 3 Pemda yakni Pemkab Demak, Pemkab Sragen, dan Pemkab Wonogiri.

Dalam kesempatan tersebut Ayub Amali juga menyerahkan LHP BPK secara langsung kepada para Ketua DPRD dan Kepala Daerah dari masing-masing Kabupaten. Acara yang juga ditayangkan secara virtual tersebut juga diikuti oleh para pejabat BPK Perwakilan Provinsi Jateng serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing kabupaten dengan menggunakan zoom.

Penyerahan LHP untuk Pemkab Demak, Sragen, dan Wonogiri tersebut merupakan penyerahan LHP TA 2020 tahap kedua yang digelar oleh BPK Jateng.

Baca Juga: Tenang! Persediaan Elpiji 3 Kg di Wonogiri Aman Jelang Lebaran

Sebelumnya, pada Jumat (30/4/21), BPK Jateng juga menyerahkan LHP atas LKPD TA 2020 pada Kabupaten Blora, Karanganyar, dan Boyolali.

Dalam sambutannya Ayub Amali menyampaikan bahwa pandemi telah memberi dampak besar dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK. Menurut Ayub, mempertimbangkan situasi pandemi, BPK pun melakukan penyesuaian-penyesuaian pada metode dan prosedur pemeriksaan.  “Bahkan BPK telah menerbitkan petunjuk teknis pemeriksaan di masa pandemi,” kata Ayub.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa meski tiga Kabupaten berhasil mempertahankan opini WTP, masih ada beberapa permasalahan yang perlu menjadi perhatian masing-masing pemda, antara lain terkait dengan kekurangan volume pekerjaan dan denda keterlambatan pekerjaan. Selain itu, masih ditemukan masalah dalam hal pengelolaan aset.

Baca Juga: Lebaran 2021: Objek Wisata di Wonogiri Tutup 4 Hari

“Setiap tahun aset pasti bertambah dan jika permasalahan pada aset yang lama tidak diperbaiki dikhawatirkan nilai aset yang bermasalah akan menjadi material dan memengaruhi opini,” jelasnya.

Ayub Amali berharap agar LHP yang sudah disampaikan BPK dapat menjadi pendorong dan motivasi bagi Pemda untuk terus memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

“Mari kita bersama-sama berusaha dan berkomitmen untuk menyelenggarakan keuangan negara dan daerah yang transparan dan akuntabel,” ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
Solopos Stories
Honda Motor Jateng
Honda Motor Jateng
Rekomendasi
Berita Lainnya