Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari, Sukoharjo. (Solopos/Dok)

Solopos.com, SUKOHARJO -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukoharjo kembali meminta hak pengelolaan Waduk Mulur ke pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng.

Hal itu supaya Pemkab bisa mengembangkan Waduk Mulur sebagai kawasan wisata terpadu berupa wisata air, sarana outbound, dan bumi perkemahan. Upaya itu selama ini terganjal status pengelolaan waduk tersebut yang masih di tangah Kementerian PUPR dan Pemprov Jateng.

Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya mengatakan sejauh ini belum menerima jawaban terkait permohonan pengambilalihan pengelolaan Waduk Mulur dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Pemerintah Provinsi (Pemprov) selaku pemilik aset tanah.

Bupati akan melayangkan kembali surat permohonan pengambilalihan pengelolaan tersebut. “Kami akan kirim surat lagi ke sana [Kementerian PUPR dan Pemprov Jateng]. Kami ingin pengembangan Waduk Mulur segera berjalan,” kata Bupati ketika berbincang dengan wartawan, Minggu (15/9/2019).

Bupati mengatakan Pemkab Sukoharjo telah melakukan studi kelayakan atau feasilibility study (FS) serta membuat masterplan pengembangan Waduk Mulur. Merujuk masterplan, pengembangan kawasan wisata air Waduk Mulur akan dikerjakan secara terpadu yakni pengembangan wisata air, sarana outbound, dan bumi perkemahan.

Selain itu juga dikerjakan dengan pengembangan kebun buah di sepanjang jalan menuju makam Kyai Sayyidiman. Beberapa fasilitas tambahan seperti arena outbond, permainan anak, rumah makan, dan lainnya akan dibangun.

Namun pengembangan wisata air Waduk Mulur belum bisa direalisasikan karena masih terganjal status pengelolaan lahan. Pemkab gencar melobi Pemprov Jateng dan Kementerian PUPR agar menyerahkan pengelolaan Waduk Mulur ke Pemkab Sukoharjo.

“Kami juga telah memaparkan masterplan pengembangan Waduk Mulur menjadi objek wisata air,” kata Bupati.

Bupati berharap masalah pengambilalihan pengelolaan Waduk Mulur segera rampung. Dengan demikian pengembangan Waduk Mulur sebagai kawasan wisata terpadu bisa segera direalisasikan.

Potensi pengembangan wisata terpadu ini sangat tinggi terutama bagi pertumbuhan ekonomi sekitar. Hal ini sekaligus dapat berdampak positif bagi Kabupaten Sukoharjo.

Terkatung-katungnya pengembangan wisata Waduk Mulur juga dikeluhkan kalangan anggota DPRD Sukoharjo. Bahkan hal ini sebelumnya menjadi catatan Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Sukoharjo periode 2014-2019 terkait Pemkab Sukoharjo ke depan perlu menggali dan mengembangkan potensi tempat wisata baru.

Khusus untuk Waduk Mulur yang akan dikembangkan dan sudah koordinasi dengan instansi terkait di pemerintah pusat agar dilakukan koordinasi ulang karena hingga saat ini belum ada kejelasan.

Anggota DPRD dari PKS Samrodin meminta Pemkab gerak cepat untuk menyelesaikan persoalan status pengelolaan Waduk Mulur. Hal ini mengingat rencana pengembangan Waduk Mulur sebagai kawasan wisata telah mencuat sejak lama dan hingga kini belum terealisasi.

Suharsih
Editor:
Suharsih

Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten