Pemkab Sukoharjo Evaluasi Besar-Besaran demi Dongkrak Peringkat SAKIP

Sukoharjo berada di ranking paling bawah penilaian SAKIP Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir, bahkan jauh di bawah Wonogiri dan Kota Solo.

 Menara Wijaya di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo (Solopos/Indah S.W.)

SOLOPOS.COM - Menara Wijaya di Kompleks Kantor Pemkab Sukoharjo (Solopos/Indah S.W.)

Solopos.com, SUKOHARJO – Pemkab Sukoharjo berupaya mengerek peringkat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Jawa Tengah dengan nilai B pada tahun ini. Akuntabilitas kinerja pemerintah di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) diperbaiki sepanjang 2021.

PromosiPemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari 2024

Sukoharjo berada di ranking paling bawah penilaian SAKIP Jawa Tengah selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, peringkat Sukoharjo jauh di bawah Wonogiri dan Kota Solo. Rendahnya peringkat Sukoharjo dalam penilaian SAKIP menjadi sorotan masyarakat.

Pemkab Sukoharjo lantas melakukan evaluasi besar-besaran demi memperbaiki peringkat SAKIP pada 2021. Target nilai SAKIP Sukoharjo pada 2021 adalah B. Target serupa dicanangkan pemerintah pada tahun ini.

Baca juga: DLH Sukoharjo Soroti Kurang Optimalnya TPS 3R Sampah di Kecamatan

“Untuk nilai SAKIP setiap daerah di Jawa Tengah pada 2021 belum keluar. Kami optimis meraih nilai B. Target nilai SAKIP pada 2022 juga tak berubah. Masih sama dengan nilai B,” kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Setda Sukoharjo, R.M. Suseno Wijayanto, di sela-sela rapat pengarahan Sekda Sukoharjo di Gedung Menara Wijaya, Jumat (14/1/2022).

Sejauh ini, evaluasi menitikberatkan pada beberapa indikator dalam SAKIP mulai dari dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan daerah. Tentunya, indikator dalam SAKIP harus dilaksanakan setiap OPD di Pemkab Sukoharjo.

Seno, sapaan akrabnya, menyampaikan akuntabilitas kinerja pemerintahan juga diukur dari segi e efektivitas, efisiensi penggunaan anggaran, kualitas pembangunan budaya birokrasi dan penyelenggaraan pemerintah yang berorientasi pada hasil.

Baca juga: Pelayanan Publik Sukoharjo Dapat Predikat Zona Hijau dari Ombudsman

“Sinergitas dan koordinasi lintas sektoral harus ditingkatkan guna memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintahan. Setiap perangkat daerah harus memahami indikator akuntabilitas kinerja pemerintahan,” papar dia.

Sekda Sukoharjo, Widodo, mengatakan kinerja pemerintah harus merujuk pada tiga dokumen yakni Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana srategis (renstra), dan rencana kerja (renja).

Ketiga dokumen itu harus selaras sehingga target kinerja setiap OPD terealisasikan. Widodo meminta kepala OPD mencermati pengadaan barang dan jasa agar proses lelang proyek dilakukan lebih awal.

Baca juga: Rumah Roboh, Suyoto Warga Grogol Sukoharjo Dapat Bantuan dari Baznas

Berita Terkait

Berita Lainnya

Berita Terkini

Event Wisata & Budaya Solo Digadang-gadang Tarik Minat Banyak Wisatawan

Pada masa pandemi, perlu ada beberapa penyesuaian untuk mendukung faktor kesehatan dalam pelaksanaan event-event besar di Kota Solo.

Eks TPA Gebangharjo Wonogiri Disulap Jadi Objek Wisata Bukit New Sogi

Objek wisata di eks TPA Gebangharjo saat ini dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul anak muda yang tinggal di wilayah sekitar.

Ada Pemeliharaan Jaringan, Cek Pemadaman Listrik Wonogiri Hari ini

Berikut ini jadwal pemeliharaan dan pemadaman listrik yang terjadi di Wonogiri, Jawa Tengah, pada hari ini, Sabtu, 29 Januari 2022.

Damkar Sukoharjo Gandeng Semua Perusahaan Punya Hidran Jadi Mitra

Sekitar 20 perusahaan yang berdiri di Sukoharjo saat ini sudah menandatangani MoU dengan Damkar Sukoharjo dalam hal penanganan kebakaran.

Sensasi Makan Pentol Bakar 1 Meter di Sriwedari Solo, Pedasnya Nampol!

Seorang pedagang kuliner di selter barat Pengadilan Negeri Solo membuat inovasi unik yakni pentol bakar sepanjang 1 meter yang tidak hanya enak tapi juga mengenyangkan.

Dihapus pada 2023, Ini Jumlah Pegawai Honorer Pemkot Solo

Pegawai honorer atau tenaga kontrak dengan perjanjian kerja (TKPK) di Kota Solo masih sangat dibutuhkan untuk memenuhi kekurangan jumlah PNS.

Puluhan Pegawai KAI Daop 6 Yogyakarta Jalani Tes Deteksi Narkoba

Puluhan pegawai PT KAI Daop 6 Yogyakarta dari jajaran masinis hingga top management menjalani tes urine deteksi narkoba.

Jalan TMMD Bisa Pangkas Jarak di Sendangmulyo Wonogiri 8,5 Kilometer

TMMD akan membangun jalan baru berstruktur makadam yang menghubungkan Dusun Kraguman dengan Dusun Sendang.

PTM Terbatas 100 Persen Klaten Dievaluasi

Pemkab Klaten masih mengevaluasi kembali kegiatan PTM terbatas dengan mempertimbangkan perkembangan kasus Covid-19.

Kasus Covid-19 Meningkat, Klaten Kembali Perketat Pendatang

Kasus Covid-19 Klaten meningkat berawal dari para perantau yang berdatangan ke Klaten.

Ada Penyelundupan Narkoba, Tes Urine Warga Binaan Rutan Solo Negatif

Hasil tes urine secara acak terhadap 15 penghuni sel narkoba di Rutan Solo diketahui negatif. Tes urine ini menindaklanjuti penyelundupan jeruk berisi benda diduga sabu-sabu.

Peduli, Polres Klaten Bedah Rumah Warga di Karanganom

Kegiatan bedah rumah itu dilakukan bersama Kodim Klaten, Pemerintah Desa (Pemdes) Kunden, sukarelawan, dan elemen warga lainnya di Karanganom dan sekitarnya.

Pemkot Solo Siapkan 3 Lokasi Darurat bagi Pedagang Pasar Mebel Gilingan

Selama pembangunan sentra IKM, sebanyak 85 pedaagang Pasar Mebel Gilingan, Banjarsari, Solo, akan dipindahkan sementara ke pasar darurat di tiga lokasi.

Keren, Desa Pondok Klaten Ubah TPS Liar Jadi Taman-Fasilitas Olahraga

Pembangunan kawasan taman sekaligus fasilitas olahraga di lahan tanah kas desa seluas kurang lebih 5.000 meter persegi itu menjadi bagian penataan wajah desa di Pondok.

Penyelundupan Barang ke Rutan Solo Masih Terjadi, Terus Apa Solusinya?

Penyelundupan barang-barang terlarang ke dalam Rutan Solo masih saja terjadi meski pengamanan dan pemeriksaan sudah sangat ketat.