Solopos.com, WONOGIRI — Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (Dislapernak) Wonogiri tak lagi merilis perkembangan jumlah kasus PMK ke publik, sejak Sabtu (4/6/2022). Di sisi lain, sejumlah peternak sapi menduga hewan ternak yang terinfeksi penyakit mulut dan kuku (PMK) telah melebihi data yang disampaikan Pemkab Wonogiri ke publik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Solopos.com, Dislapernak Wonogiri sudah tak lagi melansir perkembangan jumlah kasus PMK ke publik sejak, Sabtu (4/6/2022). Biasanya, Dislapernak rutin mempublikasikan perkembangan jumlah kasus PMK melalui Instagram @dislapernak_wng. Kepala Dislapernak Wonogiri, Sutardi, pernah menyatakan unggahan perkembangan jumlah kasus di Instagram tersebut valid.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Sutardi enggan menerangkan alasan berhentinya unggahan di akun resmi Instagram Dislapernak Wonogiri tersebut. Di hadapan Solopos.com, Senin (6/6/2022), ia mengatakan semua keterangan tentang PMK harus dari Bupati Wonogiri, Joko Sutopo.
“Data semua harus dari beliau. Satu pintu mas, arahan dari Pak Bupati,” kata Sutardi.
Anggota Komisi II DPRD Wonogiri sekaligus peternak sapi asal Dusun Dagangan, Desa Ngaglik, Kecamatan Bulukerto, Kabupaten Wonogiri, Ari Santoso, mengatakan lalu lintas hewan ternak antardaerah masih cukup bebas. Penutupan pasar hewan di Kabupaten Wonogiri dinilai belum cukup membendung kasus PMK.
Baca Juga: Strategi Ganjar Pranowo Cegah Wabah PMK, Buka Posko dan Jogo Ternak
“Saya punya 64 sapi, 36 di antaranya kena PMK. Sampai saat ini, sudah ada 21 ekor sapi yang terpaksa harus saya sembelih dulu sebelum mati. Soalnya kukunya sudah lepas. Itu terjadi di banyak sapi milik warga Desa Ngaglik karena jadi pusatnya para pedagang dan pejagal sapi di Wonogiri. Jumlah sapi yang kena PMK sebenarnya sudah mencapai 300-an lebih di sana. Menurut saya yang terjadi di Desa Ngaglik itu sudah endemi,” ungkap Ari saat ditemui di Kantor DPRD Wonogiri, Selasa (7/6/2022).
Ari mengatakan penutupan pasar hewan yang tak diikuti penyekatan di wilayah perbatasan Jawa Timur (Jatim) menjadikan upaya membendung kasus PMK jadi sia-sia. Praktik jual beli antardaerah masih sering terjadi, terutama saat malam hari. Hal itu dilakukan guna menghindari petugas di lapangan.
“Banyak pelaku usaha yang belum mengerti betul soal bahaya PMK dan gejalanya. Warga di Desa Ngaglik itu juga biasa membeli sapi dari Jatim karena harganya murah. Desa Ngaglik sudah lama dikenal sebagai pusatnya pedagang sapi di Wonogiri maupun Soloraya,” imbuh politikus PDIP itu.
Ari mengatakan usaha sapi di Ngaglik sudah hancur lebur. Para peternak merugi di tengah meluasnya wabah PMK.
Baca Juga: Pengumuman! Penutupan Pasar Hewan di Wonogiri Diperpanjang Dua Pekan
“Total kerugiannya sampai saat ini sudah mencapai Rp300 juta,” katanya.
Hal senada dijelaskan sumber Solopos.com di Ngaglik, Kecamatan Bulukerto. Sumber Solopos.com tersebut mengaku melihat banyak sapi yang kakinya terpaksa dipotong lalu mati dan dikubur.
“Wabah PMK sudah meluas di Wonogiri. Khususnya lagi di Kecamatan Bulukerto hingga membuat saya berhenti mencari nafkah,” kata sumber Solopos.com tersebut.
Dikonfirmasi terpisah, Bupati Wonogiri, Joko Sutopo alias Jekek, mempertanyakan kevalidan data atas pernyataan 300-an sapi terinfeksi PMK di Kecamatan Bulukerto.
Baca Juga: PMK Meluas! Potensi Kerugian di Bulukerto Tembus Miliaran Rupiah
“Yang pertama, pebisnis ini siapa? Putaran uangnya berapa? Terbukukan atau tidak arus niaganya? Ada enggak datanya? Itu untuk kami bisa menganalisis keterangan itu riil atau tidak,” kata dia saat dihubungi Solopos.com, Selasa (7/6/2022).
Asumsi
Jika belum ada datanya, tambah dia, keterangan tersebut berbahaya karena menjadi asumsi belaka. Berdasar data yang ia pegang hingga Selasa, kasus suspek PMK di Kabupaten Wonogiri berjumlah 184. Sedangkan jumlah sapi yang sembuh sebanyak 26 ekor dengan angka kematian sapi berjumlah satu ekor.
Menanggapi keterangan kematian sapi yang lebih dari satu, ia mengaku bakal menurunkan tim ke Kecamatan Bulukerto guna memeriksa fakta di lapangan.
Tak dapat dipungkiri, maraknya kasus di Kecamatan Bulukerto terjadi karena pebisnis yang tidak punya kedisiplinan. Bupati Jekek juga beranggapan, kunci untuk menghentikan arus penularan PMK ada pada para pelaku usaha itu sendiri.
“Faktanya mereka tetap melakukan jual beli sapi ke luar daerah. Kalau kami melakukan penyekatan tapi pelakunya tidak kooperatif, pertanyaannya sukses atau tidak? Jadi tinggal para pelaku ini yang duduk bareng dan off [libur berbisnis] dulu,” ucapnya.
Baca Juga: Penyakit Mulut & Kuku Merebak, Peternak Sapi Wonogiri Bagikan Tips ini
Keterbatasan
Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) mengakibatkan Pemkab Wonogiri memilih langkah imbauan dan monitoring menjadi cara utama untuk mengantisipasi persebaran PMK. Munculnya saran melakukan penyekatan di perbatasan, menurut Jekek belum menjamin bakal mencegah terjadinya transaksi antarpebisnis.
“Alasan utamanya, para pebisnis yang merupakan warga sekitar bisa saja melalui jalur masuk-keluar yang mereka kuasai,” katanya.
Disinggung mengenai metodologi pendataan kasus PMK yang dilakukan Pemkab Wonogiri, Jekek menjawab ada dua cara.
“Pertama, pelaku bisa melapor langsung ke tim kami di lapangan. Kedua, petugas yang datang saat memeriksa sekaligus melakukan interview ke pelaku usaha. Jadi, kalau peningkatan [di Bulukerto saat ini] ratusan, saya yakin perputaran ekonomi pedagang di desa tidak sebesar itu. Terkecuali data disajikan, tim kami akan turun memverifikasi data itu,” pungkasnya.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
