Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin, melihat berbagai kerajinan produksi UMKM Kabupaten Madiun seusai pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun di Pendapa Ronggo Djoemeno Caruban, Rabu (6/11/2019). (Abdul Jalil-Madiunpos.com)

Solopos.com, MADIUN -- Pemerintah Kabupaten Madiun menyediakan anggaran senilai Rp1 miliar untuk memberikan modal kepada pelaku UMKM. Masing-masing pelaku usaha akan mendapatkan anggaran senilai Rp50 juta untuk pengembangan produk.

Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Madiun, Anang Sulistijono, mengatakan untuk mendapatkan bantuan permodalan ini, para pelaku UMKM bisa mengajukan proposal permohonan ke Pemkab Madiun. Nanti proposal akan diteliti dan diverifikasi oleh Bupati serta tim verifikasi.

"Bantuan modal ini bisa digunakan untuk membeli bahan baku dan alat produksi. Untuk satu usaha mikro maksimal Rp50 juta," kata dia setelah pengukuhan Pengurus Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kabupaten Madiun di Pendapa Ronggo Djoemeno Caruban, Rabu (6/11/2019).

UMKM yang bisa mengakses modal dari pemkab ini merupakan usaha yang sudah mengantongi izin pemerintah. Selain itu, usaha tersebut harus sudah dimulai, bukan rencana usaha.

"Prosesnya penerimaan dana hibah ini ya harus melalui KUA PPAS [Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara] dan harus memiliki SK bupati. Baru kita realisasikan," jelasnya.

Anang menyampaikan proposal yang diajukan akan langsung dicek. Proses verifikasi pun diklaim ketat, sehingga tidak sembarang UMKM bisa mendapatkan dana hibah ini.

Pada 2018 lalu, Pemkab juga telah menyediakan anggaran Rp1 miliar untuk permodalan ini. Tetapi yang terserap hanya Rp300 juta.

Minimnya keterserapan dana hibah ini karena ada banyak UMKM yang mengajukan bantuan permodalan tidak memahami persyaratan.

Lebih lanjut, Anang menyampaikan setiap organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemkab Madiun pun harus memiliki UMKM binaan. Sehingga pengembangan UMKM menjadi tanggung jawab bersama.

"Semua OPD wajib mempunyai binaan UMKM," ujarnya.

Menurutnya, sinergitas seperti ini penting dilakukan supaya pengembangan UMKM lebih optimal.

Ketua Dekranasda Jawa Timur, Arumi Bachsin, mengapresiasi pengembangan UMKM yang menjadi tanggung jawab OPD. Dia mendukung rencana setiap kecamatan di Kabupaten Madiun yang akan membuka galeri produk UMKM.

Menurutnya, ini memudahkan pengunjung yang datang di satu kecamatan untuk melihat dan membeli produk karya UMKM. "Kalau di masing-masing kecamatan ada galeri, jadi tidak harus ke pelosok-pelosok desa untuk mencari produk khas daerah itu," ujarnya seusai pengukuhan pengurus Dekranasda Kabupaten Madiun.


Tulis Komentar Anda

Berita Terkini Lainnya

Kolom

Langganan Konten