Solopos.com, BADUNG -- Rombongan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun mengunjungi pusat pemerintahan Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Kamis (31/10/2019).
Para pejabat Pemkab Madiun ingin belajar berbagai program yang telah dilakukan Pemkab Badung di bidang pertanian dan pariwisata.
Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi
Kunjungan kerja itu dipimpin Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, bersama sejumlah camat dan kepala dinas di Kabupaten Madiun.
Kunjungan dari pimpinan Pemkab Madiun ini disambut oleh Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa. Dalam kunjungan ini, Pemkab Madiun juga mengajak puluhan wartawan yang melakukan peliputan di wilayah Kabupaten Madiun.
Wakil Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan kedatangannya ke Pemkab Badung untuk belajar mengenai berbagai program yang telah dijalankan.
Salah satu yang digali yakni bagaimana mengelola pariwisata di Kabupaten Badung. Sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Madiun.
"Kita tahu Pemkab Badung memberikan penghargaan kebudayaan yang luar biasa. PAD-nya juga luar biasa. Ini menjadi motivasi kami untuk belajar ke Badung," kata dia.
Hari mengaku kagum dengan PAD Kabupaten Badung yang mencapai Rp5 triliun per tahun. Pendapatan ini sebagian besar disumbang dari sektor pariwisata.
Wabup juga menyebut di Madiun ada potensi yang bisa dikembangkan yakni Kampung Pesilat. Selain itu, ada juga sejumlah desa yang berpotensi dikembangkan jadi desa wisata.
"Kita ingin meniru konsep pengelolaan desa wisata di Badung," ujarnya.
Wakil Bupati Badung, I Ketut Suiasa, mengatakan kunjungan ini tentu membuka ruang untuk bertukar pikiran antara Pemkab Madiun dan Pemkab Badung. Forum ini bisa menjadi tukar pikiran antarpemerintah.
"Kehadiran dari Pemkab Madiun ini bisa menjadi inspirasi baru untuk kami," kata dia.
Suiasa juga menyampaikan sejak 2017, pemkab membebaskan masyarakat dari pajak bumi dan bangunan (PBB). Sehingga masyarakat di Kabupaten Badung tidak perlu membayar pajak bumi dan bangunan.
"Dahulu awalnya program ini untuk petani. Tapi kemudian kebijakan ini untuk seluruh masyarakat," kata dia.
Wabup Badung menuturkan dalam satu tahun, pemkab harus melepas potensi pendapatan dari PBB ini senilai Rp350 miliar per tahun.
Di bidang pertanian, Pemkab Badung memberikan bantuan berupa bibit hingga pupuk bagi seluruh petani. Setelah panen, hasil panen tersebut dibeli oleh pemerintah. Sehingga harga jualnya bisa stabil dan petani tidak merugi.
"Seharusnya kita ini berterima kasih kepada para petani. Karena dengan adanya petani, kita bisa makan nasi," kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
