Solopos.com, KLATEN — Pandemi Covid-19 memukul berbagai sendi kehidupan masyarakat. Sektor ekonomi menjadi salah satu sektor yang terdampak luar biasa. Kondisi itu pun terjadi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
Di sektor UMKM, mayoritas pelaku usaha kelimpungan hingga gulung tikar setelah berbulan-bulan terpukul dampak pandemi, salah satunya lantaran faktor daya beli masyarakat yang menurun.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Pemulihan ekonomi menjadi salah satu fokus Pemkab Klaten, selain tetap bergelut di sektor kesehatan untuk mengendalikan kasus Covid-19.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, menilai UKM dan UMKM perlu mendapatkan perhatian khusus tanpa mengesampingkan sisi ekonomi lain. Jumlah pelaku usaha UKM dan UMKM di Klaten saat ini mencapai puluhan ribu orang.
Jumlah tersebut belum termasuk para pekerja mereka yang otomatis ikut terimbas dampak pandemi.
"UKM dan UMKM ini yang benar-benar sangat merasakan dampak pandemi," kata Mulyani saat ditemui Solopos.com di Setda Klaten, Jumat (24/7/2020).
Mulyani menjelaskan Pemkab saat ini masih merumuskan konsep pemulihan ekonomi untuk menggeliatkan kembali UMKM di Klaten yang terdampak langsung pandemi. Konsep pemulihan itu memerhatikan kebutuhan dari masing-masing klaster UMKM agar bantuan yang bisa diberikan Pemkab tepat sasaran.
"Kalau butuh modal kami bantu dalam permodalannya apa saja. Kalau butuh pemasaran tentu kami siap membantu pemasaran. Kami kaji dulu seperti apa dan strateginya sudah mulai dirumuskan," kata Mulyani.
Anggaran Siap
Mulyani yang juga Ketua Gugus Tugas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 Klaten menjelaskan anggaran Pemkab sudah disiapkan untuk penyaluran bantuan ke UMKM. Pemkab mengandalkan belanja tidak terduga (BTT) yang nilainya sudah berlipat-lipat setelah dilakukan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19.
Total dana yang disiapkan untuk penanganan dampak Covid-19 dalam BTT mencapai Rp220 miliar.
"BTT luwes dan bisa digunakan untuk jaring pengaman ekonomi,” jelas Mulyani.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Klaten, Wahyu Prasetyo, mengatakan masing-masing OPD masih membuat usulan untuk bergulirnya program jaring pengaman ekonomi. “Masing-masing OPD membuat usulan dan akan dibantu melalui BTT," jelas Wahyu.
Hal itu termasuk kepada para UMKM. Program tersebut nantinya dilakukan melalui Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Disdagkop dan UKM) Klaten.
Wahyu juga menjelaskan pemulihan kembali UMKM memerhatikan kebutuhan para pelaku usaha agar mereka kembali bergeliat. Pasalnya, jenis UMKM di Klaten beragam.
"Tentu saja untuk mengangkat kembali perlu ada komunikasi dengan mereka, sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk mengangkat kembali ekonomi mereka," jelas Wahyu.
Selain berencana membantu langsung para pelaku UMKM, Pemkab juga menggenjot peningkatan kembali daya beli masyarakat, terutama di Klaten. Salah satu cara dengan mengarahkan program infrastruktur yang dibiayai APBD Klaten agar bisa melibatkan tenaga kerja lokal.
Dia mencontohkan proyek pemeliharaan jalan.
Para pemenang lelang diminta melibatkan tenaga kerja lokal, terutama mereka yang terdampak pandemi. Dengan cara tersebut, ekonomi masyarakat berangsur normal hingga berimbas pada peningkatan daya beli.
Kepala Disdagkop dan UKM Klaten, Bambang Sigit Sinugroho, menjelaskan di Klaten ada lebih dari 30.000 pelaku UMKM. Mereka terbagi dalam beberapa klaster, seperti makanan olahan, konveksi, handy craft, wisata, batik, lurik, serta logam.
"Mayoritas semuanya terdampak dan tidak bisa berproduksi. Yang masih bisa berjalan itu seperti empon-empon dan makanan olahan," kata dia.
Bambang menuturkan sudah ada bantuan yang digulirkan kepada UMKM. Salah satunya bantuan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng kepada pelaku usaha makanan olahan. Sekitar 160 pelaku usaha makanan olahan mendapatkan bantuan bahan mentah seperti telur dan mentega.
Bambang menjelaskan untuk mempercepat pengangkatan kembali pelaku UMKM yakni dengan meningkatkan daya beli masyarakat.
"Kalau pun mereka [pelaku UMKM] bisa berproduksi namun tidak bisa dijual, tidak laku karena tidak ada yang beli. Untuk itu perlu ada peningkatan daya beli masyarakat," kata dia.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
