PEMKAB KLATEN ANCAM SOLO: PDAM Pilih Mediasi

Ilustrasi (Dokumentasi)

SOLO–Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Solo enggan reaktif dengan pernyataan Bupati Klaten, Sunarna, yang berencana menyetop suplai air Cokro Tulung ke Solo jika PDAM tak mampu melunasi utangnya.

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

PDAM memilih mengoptimalkan jalur mediasi untuk mencari solusi besaran sumbangan yang disepakati kedua belah pihak. Hal tersebut diungkapkan Direktur Utama PDAM Solo, Singgih Tri Wibowo, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (6/12/2012).

“Kami menghormati kebijakan Pak Bupati (Sunarna). Hanya kami masih mengupayakan mediasi untuk menyelesaikan masalah ini,” katanya.

Diberitakan sebelumnya, Pemkab Klaten menagih hutang biaya pemanfaatan air bersih dari Cokro Tulung sebesar Rp4,1 miliar. Menurut Pemkab, sudah setahun ini PDAM Solo absen membayar kontribusi.

“Hari Senin (10/12) kami akan mengirim staf ke Biro Kerjasama Provinsi Pemprov Jawa Tengah terkait mediasi. Perwakilan kami siap menindaklanjuti aspek-aspek administrasi yang belum jelas,” tuturnya.

Singgih menegaskan tak berniat ngemplang membayar sumbangan. Pihaknya beralasan masih menunggu hasil mediasi untuk mengetahui berapa nominal yang harus dibayarkan. Menurutnya, selama ini masih terjadi beda persepsi antara PDAM Solo dan Pemkab Klaten dalam menentukan aturan baku besaran biaya pemanfaatan Cokro Tulung.

Pihaknya justru mengklaim rawan ditegur Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) jika mengamini permintaan Pemkab yang memplot tarif dasar air (TDA) sebesar Rp2.250 per meter kubik. “Kalau itu yang dijadikan aturan, kami bisa ditegur BPKP. Ibaratnya kami bayar salah, tidak bayar dikejar-kejar,” keluhnya.

Selain mediasi, pihaknya berpedoman pada UUD 1945 yang menerangkan bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat. Singgih mengakui sumber air dari Klaten itu cukup vital bagi Kota Solo. “Suplainya mencapai 40% dari total penyediaan air bersih.”