Solopos.com, KARANGANYAR — Pemkab Karanganyar mulai mencicil anggaran penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 di APBD 2023. Pesta demokrasi lima tahunan ini diperkirakan bakal menyedot anggaran besar.
KPU Karanganyar memprediksi kebutuhan penyelenggaraan Pemilu 2024 mencapai Rp80 miliar.
Promosi Pegadaian Buka Lowongan Pekerjaan Khusus IT, Cek Kualifikasinya
Hal itu disampaikan Bupati Karanganyar, Juliyatmono, ketika dijumpai wartawan seusai penetapan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD Perubahan 2022 di Gedung DPRD, Senin (15/8/2022).
“Kami segera koordinasi dengan pemerintah pusat dan provinsi untuk biaya Pemilu,” kata Bupati yang akrab disapa Yuli ini.
Koordinasi ini, menurutnya, penting karena menyangkut anggaran yang tidak sedikit. Termasuk pembagian porsi pembebanan anggarannya. Sesuai regulasi, penyelenggaraan pemilihan presiden (Pilpres) anggarannya ditanggung APBN. Begitu pula pemilihan anggota DPR.
Baca Juga: PDIP Incar Kursi Bupati Karanganyar di Pilkada 2024
Sementara pemilihan gubernur akan ditanggung APBD Provinsi. Pemkab Karanganyar menanggung biaya pemilihan bupati dan anggota DPRD Karanganyar.
“Tapi kita belum tahu berapa porsi anggaran daerah, provinsi dan pusat. Jadi kita tunggu pusat dan provinsi dulu,” katanya.
Namun yang jelas, Pemkab akan mulai menyicil anggaran penyelenggaraan pemilu di tahun depan. Dengan harapan tak terlalu membebani anggaran daerah nantinya. Mekanisme sharing anggaran juga dibutuhkan dalam pembiayaannya.
Bupati meyakini pemerintah pusat dan provinsi akan berbagi peran membiayai pemilu legislatif, pilpres, pilgub, hingga pilbup. Penyiapan anggaran dari tingkat pusat maupun daerah memiliki ranah berlainan. Misalnya, Pemprov membiayai honor petugas penyelenggara pemilu. Lalu kabupaten/kota membiayai sosialisasi, pemasangan alat peraga, dan lainnya.
Baca Juga: Undang Parpol, KPU Karanganyar Mulai Bahas Tahapan Pemilu
“Kami akan koordinasikan dengan Pemprov bagaimana skema penganggarannya. Kalau ditanggung sendiri oleh daerah tidak memungkinkan,” katanya.
Ketua KPU Karanganyar, Triastuti Suryandari, sebelumnya mendorong Bupati Juliyatmono berkoordinasi dengan Pemprov Jateng perihal biaya Pilkada 2024.
“Beberapa kali kami membahas anggaran pilkada dengan instansi di Pemkab. Memang belum fix. Kami mendorong Bupati agar menyampaikan ke Pemprov terkait anggarannya,” katanya.
Dia mengatakan kebutuhan anggaran untuk penyelenggaraan pesta demokrasi pilbup Karanganyar pada November 2024 mencapai Rp80 miliar. Angka ini telah disesuaikan dengan asumsi data pemilih Karanganyar dan juga jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
Baca Juga: Indeks Banpol di Karanganyar Diusulkan Naik, PDIP Terima Paling Banyak
Merujuk data dari Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dispendukcapil) terdapat 762.419 potensi pemilih. Data tersebut dihitung dari penduduk yang memenuhi syarat memilih. Acuan lain yang menjadi dasar pertimbangan pengajuan kebutuhan anggaran penyelenggaraan pilbup adalah jumlah TPS.
Selain itu kebutuhan anggaran pilbup menyesuaikan penyelenggaraan di tengah pandemi Covid-19 dengan pemenuhan sarana prasarana protokol kesehatan.
Simak berbagai berita pilihan dan terkini dari Solopos.com di Saluran WhatsApp dengan klik Soloposcom dan Grup Telegram "Solopos.com Berita Terkini" Klik link ini.
