Pemkab Gelontorkan ADD Rp10,5 Miliar

KARANGANYAR–Pemkab Karanganyar menggelontorkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) senilai Rp10,5 miliar pada 2013. Anggaran tersebut digunakan untuk pengembangan setiap desa se-Karanganyar dengan besaran nilai bervariatif.

Kabag Pemerintahan desa dan Kelurahan Setda Karanganyar, Sunarno, mengatakan tidak ada kenaikan anggaran ADD pada tahun ini. Setiap desa bakal diberi anggaran ADD dengan besaran nilai bervariatif tergantung kriteria bobot desa. “Tidak ada kenaikan, anggarannya sama dengan tahun lalu,” katanya saat ditemui solopos.com, Jumat (1/2/2013).

Promosi Jalur Mudik Pantura Jawa Makin Adem Berkat Trembesi

Kriteria bobot desa tersebut antara lain luas wilayah, jumlah penduduk, pendapatan asli desa, pajak bumi dan bangunan (PBB) desa. Dia mencontohkan penerimaan ADD terbesar di Desa Ngringo, Jaten senilai Rp131.363.000 sementara ADD terkecil di Desa Dayu, Karangpandang senilai Rp51.932.000.

Menurutnya, dana ADD yang berasal dari APBD diberikan ke setiap desa untuk mengembangkan potensi desa. Sehingga tingkat perekonomian desa dapat meningkat dari tahun ke tahun. “Dana ADD digunakan untuk pengembangan potensi setiap desa,” jelasnya.

Selain kucuran ADD, setiap desa juga menerima berbagai bantuan baik dari Pemprov Jateng maupun Pemkab Karanganyar. Bantuan tersebut seperti perbaikan infrastruktur dari Pemprov Jateng senilai Rp1 miliar, TMMD Sengkuyung, rehab balai desa dan penataan lingkungan desa.

Dia menjelaskan Pemkab juga bakal memberikan dana inovatif ke dua desa yang mempunyai potensi pengembangan desa. Setiap desa menerima dana senilai Rp50 juta. “Jadi tidak hanya Pemkab Karanganyar, Pemprov Jateng juga memberikan bantuan ke setiap desa,” paparnya.

Sementara seorang warga Desa Suruh, Tasikmadu, Bambang Prayitno, meminta agar Pemkab melakukan pengawasan dana ADD yang dikucurkan ke setiap desa. Pasalnya, selama ini, tidak ada pengawasan pengelolaan dana tersebut. Dikhawatirkan, pengelolaan dana ADD yang tanpa pengawasan memicu tindak penyelewengan dana. “Harus ada pengawasan maupun audit secara komprehensif, kami sebagai warga tidak mengetahui apakah pengelolaan dana ADD transparan atau tidak,” tambahnya.